NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama pemerintahan Joko Widodo terus dipersoalkan. Proyek-proyek infrastruktur tersebut dinilai mengalami banyak masalah dalam prosesnya.
Karena banyak persoalan yang menyertainya, pengawasan ketat dinilai patut dilakukan terutama terkait dengan penggunaan anggaran dalam proyek infrastruktur tersebut.
“Dalam pembangunan ini ada banyak masalah sebetulnya seharusnya kan secara berimbang harus diawasi karena dia memang program percepatan dan sangat masif maka harus melibatkan semua pihak dan kedua membutuhkan biaya yang ketiga dalam konteks biaya itu dia berimvestasi dengan sejumlah kalangan pebisnis swasta,” ujar Aktivis Anti Korupsi, Haris Azhar usai menjadi salah satu narasumber dalam diskusi di bilangan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017).
Haris mengatakan, potensi penyalahgunaan anggaran dalam proyek pembangunan infrastruktur amat besar. Sehingga, perlu dilakukan pengawasan secara ketat terkait dengan implementasi proyek pembangunan infrastruktur tersebut.
“Selanjutnya bagaimana implementasi dari proyek pembangunan tersebut apakah ada penyalahgunaan budget misalnya, penggunaan budget dengan maksimalisasi dengan kualitas yang baik mungkin biaya yang dikeluarkan tidak dikorupsi tapi kualitasnya jadi jelek mengingat ini dibangun secara masif di berbagai tempat. Karena umumnya kelompok bisnis itu kan mencari untung ,” papar Haris.
Melihat situasi yang terjadi di lapangan, Haris menuding ada upaya perlindungan terhadap oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan atas proyek pembangunan infrastruktur tersebut.
“Tapi saya lihat kok semangatnya, semangat melindungi, nggak boleh disentuh. Indikasinya anda datangi saja tempat-tempat infrastruktur itu dibangun ada spanduk proyek infrastruktur tersebut dilindungi oleh Kejagung,” ungkapnya.
“Ini model premanisme dalam pembangunan terus kalau terjadi sesuatu siapa yang bisa ngontrol,” sambungnya.
Haris mengaku sebenarnya harapan satu-satunya terletak di pundak KPK. Akan tetapi, upaya pelemahan KPK sampai saat ini masih terus berlangsung.
“Dengan kondisi seperti ini susah kita. Ngapain Jokowi membiarkannya (KPK) digembosi terus, sementara kita berharap dia (KPK) akan mengawasi maling-maling di situ (proyek infrastruktur),” cetusnya.
Reporter: Syaefuddin A
