NUSANTARANEWS.CO, Ponorogo – Ratusan penambang batu gamping tradisional, yang tergabung dalam ASTON (Aksi Solaritas Pekerja Tambang Tradisional) di kawasan Gunung Gamping, Kecamatan Sampung Ponorogo, Jatim melakukuan aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD Ponorogo, Jumat (17/11/2017).
Seperti diketahui proses penambangan tradisional ini sudah berlangsung turun temurun sejak jaman penjajahan Belanda.
“Kegiatan penambangan ini menjadi penghasilan dan mata pencaharian kami,” kata Ahmad Faiz salah satu peserta aksi demontrasi kepada wartawan.
Dia mengaku sejak sebulan terakhir tak bisa bekerja. “Setelah datangnya pengusaha, yang memonopoli kegiatan tambang di desa kami,” katanya.
Parahnya lagi menurutnya semua pekerja tambang tradisional tak boleh bekerja, dilarang menambang. “Para sopir juga tidak bisa bekerja, karena tidak dibutuhkan lagi,” ungkapnya.
Sehingga kenyataan tersebut berdampak pada penghasilan penambang tradisional. “Yang jelas penghasilan kami TIDAK ADA sama sekali. Padahal kami bekerja untuk biaya sekolah anak-anak kami,” jelasnya.
Mereka juga khawatir jika monopoli atau kapitalis usaha ini diteruskan, dari mana lagi biaya untuk mencukupi kebutuhan hidup. “Untuk biaya sekolah anak anak kami. Kami merasa sangat dirugikan dengan monopoli usaha tersebut telang melanggar pasal 33 UUD,” paparnya.
Atas kenyataan itu, pihaknya yang tergabung dalam Aksi Solidaritas pekerja Tambang Tradisinal atau ASTON menyampaikan tuntutan, yaitu menololak monopoli atau kapitalis global tambang yang menyengsarakan penambang batu kapur atau gamping tradisional.
“Keluarkan alat berat modern atau boego atau eskavator yang saat ini ada di lokasi tambang,” harapnya. Dia juga meminta pengembalian peraturan seperti dulu, yang melibatkan seluruh warga dalam proses penambangan sampai penjualan batu gamping.
Penambang juga menolak penambangan dan pendirian pabrik pengolahan batu kapur modern. “Karena akan mempercepatan kerusakan ekosistem serta menghancurkan ekonomi kami,” tambahnya.
Kedatangan mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Miseri Efendy didampingi Ketua Komisi B, Widodo dan sejumlah anggota serta Anggota Komisi C.
Pewarta/Kontributor: Muh Nurcholis
Editor: Eriec Dieda
