NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Komunitas Pemuda Peduli Pemilu dan Demokrasi Dian Sandi Utama menilai, polemik yang kini tengah hangat diperbincangkan masyarakat terkait Perpres Nomor 42/2018 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), benar-benar tengah jadi sorotan. Semenjak ditanda-tangani 23 Mei lalu, beragam opini masyarakat mengalir deras.
“Ada yang menyorot besaran gaji yang diterima adapula yang mempertanyakan tupoksi dari pada Dewan Pengarah yang di sebut-sebut akan menerima angka fantastis mencapai ratusan juta rupiah masing-masing anggota,” kata Sandi, Jakarta, Jumat (1/6/2018)
Simak: Mardani Bingung Soal Pemimpin Indonesia Sekarang, Ini Sebabnya
Menurut dia, publik berhak mempertanyakan hal tersebut, karena memang gaji dan fasilitas dewan pengarah berasal dari uang rakyat.
“Namun yang kami sayangkan; semestinya publik mampu menangkap substansi bahwa hari ini diperlukan kesadaran nasional, Pancasila kita ini sedang terancam/ digerogoti oleh kekuatan ideologi dari luar. Sehingga betapapun besaran nilai untuk menjaganya (hitung rasional) itu tidaklah soal,” kata Sandi.
Di berharap pembinaan ideologi pancasila ini dapat terkorelasi dan terintegrasi dengan baik ke sistem pendidikan (kurikulum) sesuai pasal 3 pada Bab III Perpres No.7 Tahun 2018. inilah tugas besar mereka, sehingga kedepan ‘Pancasila’ ini tidak diributkan terus-menerus dan benar-benar final. “Itu jauh lebih penting!” katanya tegas.
Baca:
- Dapat Gaji Ratusan Juta, Pejabat BPIP Disebut Seperti Kebagian Harta Rampasan Perang
- Analis Kebijakan dan Anggaran: Sebaiknya Gaji BPIP buat Nyicil Hutang Negara
Selain itu, pihaknya juga menyoroti, pentingnya Negara hadir dalam sisi kelembagaan dengan perangkatnya demi menjaga Ideologi Bangsa.
“Cukuplah kita meributkan hal-hal yang tidak substansial, masa depan generasi ini harus diselamatkan dan rakyat butuh ketenangan. Selamat hari lahir Pancasila 1 juni 1945. Merdeka!” tandasnya.
Pewarta: Achmad S.
Editor: M. Yahya Suprabana