NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Ahmad Sukardi mengapresiasi kinerja para pendamping dan koordinator program keluarga harapan (PKH) dalam usaha menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur. Apresiasi tersebut disampaikan saat dirinya membuka Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan Tingkat Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Selasa (10/7/2018).
“Para pendamping dan koordinator PKH merupakan orang yang luar biasa. Mereka bekerja dengan ikhlas dan tanpa pamrih untuk menjadikan orang miskin mendapatkan sedikit kebahagiaan,” ujar Akhmad Sukardi saat menyamaikan sambutannya.
Sebagai gambaran bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Timur terus menurun, Sekda Prov. Jawa Timur menyampaikan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru. Berdasarkan data tersebut, tingkat kemiskinan di Jawa Timur per September 2017 mencapai 11,20 persen atau turun sebesar 0,57 persen dibanding Maret 2017 dimana tingkat kemiskinan sebesar 11,77 persen.
Selaras dengan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur selama periode Maret-September 2017 juga mengalami penurunan sebanyak 211.740 jiwa. Jumlah tersebut tercatat pada Maret 2017 mencapai 4.617.010 Jiwa dan September 2017 menjadi 4.405.270 Jiwa.
Lebih lanjut disampaikan bahwa penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Timur tersebut tidak terlepas dari upaya penanggulangan kemiskinan yang menerapkan 3 strategi. Yakni penggunanaan basis data yang sama dalam penetapan penerima manfaat, sinergitas program penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan sinergitas program pusat provinsi dan kabupaten /kota.
“Perlu kita ketahui bahwa mulai tahun 2014 pelaksanaan PKH sudah tersebar di 38 Kabupaten/Kota pada 664 kecamatan dengan jumlah penerima bantuan pada tahun 2018 sebanyak 1.717.871 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai bantuan Rp. 3,2 triliun dalam satu tahun,” jelasnya.
Akhmad Sukardi menjelaskan, mulai tahun 2017 setiap KPM mendapat bantuan Rp. 1.890.000 dengan sistem sama rata (flat). Anggaran tersebut diberikan setahun dalam 4 tahap (per-triwulan). Kecuali yang memiliki komponen kesejahteraan sosial (lansia dan disabilitas ) bantuan yang diterima dalam setahun Rp. 2.000.000.
Menurut Akhmad Sukardi, setiap perkembangan dan perubahan pastinya membutuhkan tahapan atau proses yang harus dilalui. Begitu pula dengan PKH yang beralih dari sistem tunai ke non tunai.
“Semua itu tidak langsung bisa sempurna seperti harapan. Kendala dan hambatan yang ada senantiasa perlu dihadapi dan dicarikan solusi penyelesaiannya bersama-sama,” terangnya.
Pewarta: Setya/TW
Editor: Achmad S.
