NUSANTARANEWS.CO, Tanjung Selor – Salah satu tantangan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), utamanya di Kabupaten Bulungan adalah kesinambungan pasokan listrik dan jaringan internet.
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie instruksikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) untuk berkoordinasi dengan pihak PT PLN (Persero) untuk tidak memadamkan listrik pada hari H hingga rekapitulasi penghitungan surat suara selesai dilakukan penyelenggara pemilu.
“Banyak kegiatan di hari H, utamanya di TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang mengandalkan pasokan listrik. Mulai pengeras suara, hingga penerangan di TPS. Sebab, dikhawatirkan penghitungan surat suara di TPS bakal mencapai malam hari. Lantaran, banyaknya surat suara yang dihitung,” kata Gubernur dalam keterangan resmi yang diterima redaksi nusantaranews.co, Selasa (16/4/2019).
Dikabarkan juga bahwa pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPUD Provinsi Kaltara pun berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk tidak melakukan pemadaman listrik di wilayah Bulungan selama proses pencoblosan berlangsung di tiap TPS.
“Di Bulungan ini, menurut data KPUD Kaltara ada 436 TPS. Untuk itu, PLN diminta KPUD dan Pemprov Kaltara untuk dapat memastikan listrik aman selama proses pencoblosan hingga rekapitulasi penghitungan surat suara di TPS usai,” jelas Irianto.
Tak itu saja, lanjutnya, Pemprov dan KPUD Kaltara juga meminta kepada pihak penyedia jasa layanan telekomunikasi, PT Telkom untuk dapat memberikan jaminan kestabilan jaringan internet selama puncak kegiatan Pemilu Serentak 2019 berlangsung.
“Selain listrik, dalam pemilu kali ini, dibutuhkan juga kestabilan jaringan internet. Karena, laporan kegiatan di TPS, mulai pencoblosan hingga rekap penghitungan surat suara akan disampaikan secepatnya oleh pihak yang bersangkutan. Baik petugas TPS, maupun para saksi yang ada,” tutur Gubernur.
Diinformasikan, permasalahan kelistrikan dan jaringan telekomunikasi pada hari H Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bulungan, juga telah disampaikan Pemprov Kaltara kepada KPU RI pada rapat koordinasi persiapan Pemilu Serentak 2019 di tingkat pusat, beberapa waktu lalu. “Di kesempatan itu, Pemprov meminta kepada KPU RI untuk memberitahukan kepada Direktur PLN dan PT Telkom agar siaga dalam pelaksanaan Pemilu untuk deteksi dan cegah dini persoalan di hari H,” urai Irianto.
Selain itu, Gubernur juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan penyelenggaraan pemilu yang aman, damai dan jujur. Hal tersebut disampaikan Irianto saat menjadi pembina Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Tahapan Masa Tenang Pemilu 2019 di Taman Berkampung, Kota Tarakan, Jumat (12/4).
“Sejauh ini, pelaksanaan pesta demokrasi tahun ini berlangsung sukses dan damai. Di hari H nanti, saya juga berharap penggunaan hak pilih dapat terlaksana dengan baik dan jujur, bebas dari intervensi pihak manapun. Termasuk money politic dan hoaks,” jelas Gubernur. (mys/nn)
Editor: Achmad S.
