Berita UtamaLintas NusaRubrikaTerbaru

Pemkab Sumenep Anggarkan 8,3 M untuk BLT DBHCHT

Pemkab Sumenep Anggarkan 8,3 M untuk BLT DBHCHT
Pemkab Sumenep anggarkan 8,3 M untuk BLT DBHCHT/Foto: Kepala Dinsos P3A Sumenep Ahmad Zulkarnain.

NUSANTARANEWS.CO, Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) mengalokasikan angaran bantuan langsung tunai (BLT) dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) sebanyak Rp. 8,3 Miliar. BLT tersebut akan diberikan kepada masyarakat Sumenep yang memenuhi kreteria. Jumat, 23 september 2022.

Menurut Ahmad Zulkarnain Kepala Dinsos P3A mengatakan,  jumlah keluarga perima manfaat (KPM) mengalami peningkatan dari tahun sebelum. Untuk tahun 2021 jumlah pemerima sebanyak 7.000 KPM. Sedangkan untuk tahun 2022 pengalami peningkatan sekitar 2.000 KPM.

“Kalau tahun kemaren jumlah penerima sekitar 7.000, untuk tahun ini diperkirakan mencapai 9.000 KPM,” terang Zulkarnain.

Kata Zulkarnaian untuk penambahan kuota penerima BLT DBHCHT baru selesaikan di musyawarkan di tingkat kabupaten. Berapapun kuota yang disepakati dalam musyawarah tersebut akan disampaikan ke publik.

Saat ini pihaknya masih menunggu pengajuan calon KPM dari beberapa organisasi perengkat daerah (OPD) maupun dari desa, serta akan dilakukan krefikasi dan palidasi kelapangan. Pihaknya akan terus akan pengawal calon KPM BLT DBHCHT agar tidak menerima double bantuan.

Baca Juga:  Gubernur Anies Lemah Awasi Praktek KKN APBD Oleh Oknum DPRD DKI

“Verifikasi dan falidasi data, akan kami kawal agar tidak ada penerima yang double,” terangnya.

Sedangkan untuk kreteria calon perima perupakan buruh petani rokok, dan buruh pabrik rokok. Pemberian BLT lebih ditekankan pada buruh tani, bukan petaninya. sedangkan buruh pabrik rokok diberikan kepada mereka yang perusahaannya legal.

“Bantuan itu hanya diberikan kepada buruh taninya saja, dan buruh pabrik rokok,” papar Zulkarnain

Ia menambahkan untuk nominal perima BLT DBHCHT Rp. 900.000 per KPM. Dari segi nominal memang turun dari tahun sebelumnya. Namun dari jumlah KPM tahun ini justru lebih banyak.

“Nominal bantuannya turun tapi jumlah KPM tahun ini lebih banyak, agar ada pemerataan KPM,” pungkasnya. (mh)

Ikuti berita terkini dari Nusantaranews di Google News, klik di sini.

Related Posts

1 of 33