NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Setelah penyampaian Nota Pengantar atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Nunukan tahun 2023 pada Selasa (1/11) kemarin, Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah kembali hadir pada Rapat Paripurna ke-4 masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023 dalam rangka jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Anggota DPRD Melalui Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Pengantar Bupati Nunukan atas Rancangan Perda APBD Kabupaten Nunukan TA 2023.
Rapat Paripurna tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Leppa di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan, Rabu (2/11).
Wakil Bupati Nunukan dalam menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum anggota DPRD melalui fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Bupati Nunukan atas rancangan Perda APBD Kabupaten Nunukan mengatakan bahwa dalam kerangka sinergi dan penyelarasan alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah.
Pemerintah daerah dituntut untuk fokus dalam pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah dalam menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorentasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar publik, pemenuhan belanja mandatory spending dan pemenuhan target standar pelayanan minimal dan pencapaian sasaran pembangunan, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.
Selanjutnya, berkenaan dengan pemandangan umum dewan perwakilan rakyat daerah lewat fraksi-fraksi terhadap nota keuangan rancangan APBD tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan, maka pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota dewan melalui fraksi-fraksi yang ada, yang telah memberikan pandangan umum, masukan-masukan yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan terhadap rancangan APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2023.
Hanafiah dalam penyampaiannya berharap pemandangan, masukan dan saran tersebut menjadi bahan yang berharga demi tercapainya APBD yang mampu menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan apa yang diharapkan bersama untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nunukan.
Selanjutnya, terkait dengan pertanyaan, pernyataan, tanggapan dan saran serta masukan yang disampaikan dalam pemandangan fraksi-fraksi tersebut, disampaikan secara berurutan sebagai berikut :
Pertama, jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum dari fraksi partai Hanura;
Apresiasi disampaikan kepada fraksi partai hanura atas pandangan umum atas pengantar penyampaian nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2023.
Beberapa hal yang perlu disampaikan diantaranya:
Pada prinsipnya pemerintah daerah terus berkomitmen dalam meningkatkan target pendapatan asli daerah dari segala sektor, secara umum terjadi peningkatan target pad baik dari sektor pajak daerah maupun retribusi daerah dari 11 jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah namun beberapa jenis target pendapatan tidak berlaku untuk setiap tahunnya.
Hibah dan bantuan sosial pemerintah daerah tetap memperhatikan serta kriteria pemberian paling sedikit peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali badan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan.
Disamping itu, pemerintah daerah tetap fokus pada sasaran prioritas pembangunan yang dilakukan melalui arah kebijakan dengan mengacu pada sinkronisasi tema pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten khususnya terkait dengan standar pelayanan minimal (pendidikan dan kesehatan) serta infrastruktur yang mendudukung pembangunan sektor pertanian sehingga dapat mendorong tambah nilai komoditi pertanian yang dapat berdaya saing secara kompetetif dan koloboratif sehingga dapat mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi daerah.
Kedua, jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum dari fraksi partai Demokrat;
Apresiasi disampaikan kepada fraksi partai demokrat atas pandangan umum pengantar penyampaian nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2023.
Pada prinsipnya pemerintah daerah terus berkomitmen dalam mengkatkan target pendapatan daerah (PAD).
Pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah melalui sosialisasi sampai ke tingkat desa, pemasangan benner pada tempat-tempat usaha khususnya restoran, hiburan dan hotel yang berada di pulau Nunukan, Sebatik, bahkan sampai ke Kecamatan Krayan, selain itu juga telah dilakukan pemasangan alat rekam pajak pada beberapa obyek pajak yang ada.
Wabup Hanafiah mengungkapkan beberapa hal yang perlu disampaikan diantaranya:
Pemerintah daerah melalui mekanisme pemulihan ekonomi dan penanganan dampak inflasi telah melakukan sinergitas dan sinkronisasi program strategis daerah dalam rangka mengantisifikasi inflasi yang terjadi di daerah melalui program-program yang menyentuh kepada masyarakat diantaranya faktor perdagangan terkait operasi pasar, penambahan subsidi ongkos angkut (SOA) barang baik udara maupun sungai, disentral pertanian dan perikanan yaitu penguatan kepada petani/nelayan tangkap dan pembudidaya berupa bantuan sapras, bantuan sosial dan bantuan bagi pelaku UMKM dalam APBD pada tahun berjalan ini.
Pemerintah daerah terus berupaya untuk mendorong penangan inflasi terutama sektor produktif masyarakat yakni pertanian, perikanan dan UMKM.
Selanjutnya keperluan mendesak dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan, seperti tahun 2022 ini penggunaan untuk penanganan inflasi daerah dengan terbitnya Permendagri tentang penggunaan BTT untuk penanganan inflasi daerah.
Ketiga, jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum melalui fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Mengapresiasi kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas pandangan umum pengantar penyampaian nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2023.
Pemerintah Kabupaten Nunukan turut memperhatikan kesejahteraan bagi ASN, gaji honorer, termasuk guru, dokter dan tenaga medis dengan mempertimbangan anggaran yang ada.
Keempat, jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum melalui fraksi Partai Perjuangan Persatuan Nasional, mengapresiasi kepada fraksi Partai Perjuangan Persatuan Nasional atas pandangan umum pengantar penyampaian nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2023 ada beberapa hal disampaikan diantaranya :
Pemerintah daerah sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi dan kondisi ekonomi masyarakat harus terus berproses mengingat sampai dengan tahun ini pemerintah selalu mengawal kebijakan secara nasional untuk mengatisipasi terjadinya krisis ekonomi global saat ini.
“Perlu kami jelaskan alternatif dari desa atap menuju desa lubok sampai saat ini belum tersentuh mengingat pembangunan jalan tersebut membutuhkan pembiaayan yang sangat besar (karena ada beberapa jembatan yang harus dibangun untuk menghubungkn jalan tersebut) oleh karenanya pemerintah akan mengupayakan untuk mengusulkannya melalui jalur DAK. Sementara untuk jalan dari desa Tetaban menuju desa Sujau, pemerintah melalui APBD 2023 telah memprioritaskan rekonstruksi jalan simpang Kunyit ke Sujau yang merupakan jalan poros utama untuk menghubungkan jalan ke desa-desa (link yang menghubungkan tetaban)”, ungkapnya.
Pemerintah daerah tetap konsisten terhadap RPJMD serta memprioritaskan program dan kegiatan yang berpihak kepada masyarakat Kabupaten Nunukan pada APBD tahun 2023 yang berpedoman pada RKPD dan KUA PPAS tahun 2023.
“Sebagaimana harapan kita semua semoga APBD tahun 2023 yang akan datang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten nunukan demi terwujudnya visi dan misi Kabupaten Nunukan tidak lain dan hanya untuk kesejahteraan masyarakat di Bumi Penikindi Debaya ini dengan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Nunukan serta dukungan seluruh stake holder dan masyarakat Kabupaten Nunukan,” tambahnya.
Kelima, jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum melalui fraksi partai Gerakan Karya Pembangunan (GKP) mengapresiasi kepada fraksi Partai Gerakan Karya pembangunan (GKP) atas pandangan umum pengantar penyampaian nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten nunukan tahun anggaran 2023 ada beberapa hal yang disampaikan diantaranya:
Berdasarkan Permendagri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2023 alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah.
Terkait dengan pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan oleh fraksi Gerakan Karya Pembangunan selama ini pemerintah tetap memperhatikan dan hal ini secara tegas telah diatur didalam SIPD dimana telah di berikan ruang secara sistem untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran para anggota DPRD Kabupaten Nunukan.
“Pemerintah daerah memiliki harapan yang sama dengan fraksi gerakan karya pembangunan. kita semua berupaya dan berharap bahwa apbd 2023 ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Wabup. (ADV/ES)