NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid hadiri Launching Program BPJS Ketenagakerjaan bagi pemuka agama (imam dan pengurus masjid) kerjasama antara Pemkab Nunukan, BPJS Ketenagakerjaan dan Baznas Nunukan. Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suandha, Wakil Ketua III Baznas Kabupaten Nunukan Ambotuo serta Kepala OPD terkait. Acara digelar di ruang pertemuan VIP lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Jumat (10/6).
Dalam acara tersebut, Pemerintah Kabupaten Nunukan bersama dengan Baznas dan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Nunukan secara simbolis menggelar acara penyerahan kartu kepesertaan dan santunan kematian kepada para imam dan pengurus masjid, serta para mustahiq Baznas Kabupaten Nunukan.
Bupati Laura menyambut baik program tersebut yang merupakan suatu produk jaminan yang sangat penting disamping BPJS Kesehatan juga yang dibutuhkan masyarakat dan ketenagakerjaan.
“Apa yang akan kita lakukan pada hari ini merupakan wujud dari perhatian dan kepedulian dari pemerintah kepada tokoh – tokoh agama yang ada di Kabupaten Nunukan,” ucap Laura.
Menurut Laura, para imam dan pengurus masjid serta mustahiq Baznas memiliki peran yang luar biasa dalam membangun rohani dan keimanan masyarakat juga memiliki tanggungjawab moral untuk senantiasa merawat dan memakmurkan rumah-rumah Allah SWT dimana pun berada.
Maka dengan diikutkan sebagai peserta BPJS, diharapkan para imam dan pengurus masjid serta mustahiq Baznas bisa lebih tenang dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diembannya.
“Terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Nunukan yang memiliki inisiatif untuk mengikutkan para imam dan pengurus masjid serta mustahiq Baznas sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.
Sementara itu Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suandha pada sambutannya mengungkapkan bahwa kegiatan Launching BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan bagian dari semangat negara untuk lebih hadir dalam melindungi warga negaranya lewat suatu program jaminan sosial.
“Sebagai penyelenggara yang merupakan program negara jika program ini khususnya diwilayah Nunukan mencakup 90%, tentu kita semua akan merasa tenang dengan adanya perlindungan ini,” ujarnya.
Lebih lanjut Asep turut mengungkapkan tentang jaminan kehilangan pekerjaan khususnya pekerja formal yang kemudian mendapatkan ujian berupa pemutusan kerja akan dijamin jika menjadi peserta jaminan kehilangan pekerjaan, yang dalam 6 bulan pertama dengan asumsi belum mendapat pekerjaan maka sebagian upahnya akan dibayarkan oleh BPJS yang nilainya tergantung dari upah terakhir yang dibayarkan.
“Mudah-mudahan program-program ini akan membantu dan memberikan perlindungan, kita tidak mendoakan itu terjadi tapi negara berjanji kepada seluruh pekerja yang terlindung lewat program jaminan sosial akan merasakan manfaat itu,” tutupnya.
Acara di akhiri dengan penyerahan secara simbolis kartu kepesertaan non ASN di sekretariat daerah oleh BPJS kepada peserta dan penyerahan santunan jaminan kematian & beasiswa kepada anak tenaga kerja/ahli waris. (ADV)