Connect with us

Ekonomi

Pemkab Nunukan Akan Bagikan Voucher Rp. 600.000 Kepada Warga Terdampak Corona

Published

on

Pemkab Nunukan akan bagikan voucher senilai Rp. 600.000 kepada warga yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi covid-19

Pemkab Nunukan akan bagikan voucher senilai Rp. 600.000 kepada warga yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi covid-19

NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Pemkab Nunukan akan bagikan voucher senilai Rp. 600.000 kepada warga yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi covid-19. Pembagian voucher tersebut merupakan bukti keseriusan pemkab dalam membantu meringankan beban sebagian persoalan masyarakat Nunukan.

“Sekiitar 4.000 keluarga sasaran akan menerima voucher tersebut yang dimulai minggu pertama bulan Ramadan,” ujar juru bicara Pemkab Nunukan, Hasan Basri Mursali, Jumat (24/4).

Hasan menuturkan bahwa saat ini Pemkab Nunukan terus lakukan pendataan warga yang terdmpak. Hal itu penting dilakukan agar benar-benar tepat sasaran. “Sementara ini yang sudah fix ada 237 KK. Pada minggu pertama Ramadhan akan kita bagikan perdana dari target 4000 KK (kepala keluarga)” ujarnya.

Alokasi bantuan akan dilakukan pada minggu pertama Ramadan dengan melibatkan perbankan melalui program e-warung. Untuk itu, Pemkab Nunukan telah menggandeng Bank Mandiri, di mana voucher dapat ditukar di toko yang telah masuk dalam daftar konten e-warung yang dimiliki Bank Mandiri.

“Ada sekitar 89 warung yang ditunjuk sebagai agen atau distributor dalam melayani penukaran voucher belanja” jelasnya.

Toko-toko tersebut tersebar di Kecamatan Nunukan sebanyak 43 rekanan, Kecamatan Sebatik 34 rekanan, dan kecamatan Sebuku, Sembakung, Sembakung Atulai, Lumbis dan Lumbis Ogong ada 12 rekanan.

Pembelanjaan khusus sembako sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan item beras, telur, gula pasir, mie instan, minyak goreng, teh/kopi.

“Keterlibatan perseroan dalam penyaluran program bansos ini adalah sebagai wujud dukungan perbankan atas kualitas hidup masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.”

Bank Mandiri merupakan perseroan yang selama ini telah bersinergi dengan Pemerintah dalam penyaluran program Keluarga Penerima Manfaat (KPM), baik dalam skema Program Keluarga Harapan (PKH) maupun program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Diharapkan Bank apat menunjang keterlibatan mereka dengan data yang akurat terkait masyarakat kurang mampu.

Baca Juga:  Menangi Pemilu, Gotabaya Selamat Dari Tuntutan Hukum Federal AS

Kita masih pastikan lagi jumlah penerima, memang pendataan oleh Dinas Sosial agak lama karena kita tak mau ada tumpang tindih atau double bagi penerima yang bakal menimbulkan kecemburuan sosial” jelas Hasan.

Penerima voucher adalah masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), ataupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Nunukan, tercatat ada 8.095 KK penerima BPNT, dan sebanyak 5.461 KK penerima PKH di kabupaten Nunukan merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Data non PKH dan BPNT 8.595 KK, itu yang akan menerima voucher, pendataan dilakukan per kecamatan dari lurah dan RT, dan akan kita evaluasi jika terjadi kesalahan,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Nunukan menganggarkan Rp.73 miliar untuk menanggulangi dampak Pandemi Covid-19, jumlah tersebut terbagi menjadi 2, Rp.40 miliar untuk penanganan dampak sosial ekonomi, dan Rp.33 miliar untuk kebutuhan APD dan operasi di lapangan. (ES/ed. Banyu)

Loading...

Terpopuler