Connect with us

Politik

Pemilu 2019 Makin Dekat, Sikap Tak Netral Aparatur Negara Ramai Digugat

Published

on

Pencoblosan pemilu. (Foto: Ilustrasi/NUSANTARANEWS.CO)

Pencoblosan pemilu. (Foto: Ilustrasi/NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, JakartaPemilu 2019 semakin dekat, sikap tak netral aparatur negara ramai mendapat gugatan dan sorotan dari berbagai relawan pemilihan umum.

Aparat Kepolisian dan Aparatur Sipil Negara tampak terus mendapatkan perhatian masyarakat menjelang perhelatan Pemilu 2019 pada 17 April. Sorotan tentu saja terkait netralitas kedua aparat tersebut karena UU mengamanahkan keduanya wajib netral.

Kekhawatiran aparatur negara tidak netral semakin menguat, seolah sudah bukan rahasia lagi mereka terlibat langsung mendukung caleg dan capres tertentu sebagai kosekuensi jabatan yang diembannya di pemerintahan dan negara. Terlebih, Pilpres 2019 ini calon presiden diikuti sosok yang pada periode sebelumnya terpilih, yakni Joko Widodo.

Baca juga: Netralitas ASN Jawa Tengah Mengkhawatirkan

Baca juga: Pilpres 2019 Tinggal Menghitung Hari, Jokowi Kini Sudah Berada di Ambang Kekalahan

Isu Polri tidak netral seperti sudah menjadi rahsia umum. Tak hanya Kepolisian, ASN pun juga sama. Menurut data pemantau pemilu Jateng, netralitas ASN, khususnya di Jawa Tengah memang sangat mengkhawatirkan. Praktik-praktik kampanye terselubung marak.

Buktinya, Gubernur Jateng mengundang 31 kepala daerah pada 26 Januari lalu dan menghasilkan sebuah deklarasi dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Ke-31 kepala daerah itu menyatakan diri siap menggalang suara memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin dengan target 80% kemenangan di Jawa Tengah.

Baca juga: Sikap Tak Netral Kapolda Sumut Dinilai Rusak Nama Polri dan Presiden Jokowi

Baca juga: Pinta ASN Tak Netral, Tjahjo Kumolo Dianggap Melanggar Asas Pemilu

Tak hanya Eef dan relawan pemilu Jateng yang mengungkapkan sikap tidak netral Kepolisian dan ASN, elemen lain juga tak sedikit yang meragukan netralitas aparatur negara.

Baca Juga:  1 Skadron Jet Tempur di Pontianak, Gagahkan Kalimantan Penggenggam Ambalat

Saalah satunya, KIPP Indonesia. Mereka menilai, aparatur negara macam ASN, TNI dan Polri merupakan komunitas yang memiliki akses dan kepada sumberdaya negara untuk dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan seluruh rakyat. Sehingga, dalam pelaksanaan pemilu ASN, TNI dan Polri harus berdiri di atas semua golongan untuk memberikan pelayanan, pengabdian dan kepastian agar pesta demokrasi berjalan dapat memberikan ruang yang sama untuk semua pihak yang berkompetisi secara adil dan berimbang.

“Kami mendapatkan temuan adanya dugaan dan penanganan kasus penyalahgunaan sumberdaya dan fasilitas negara, baik berupa sumberdaya manusia maupun non manusia untuk kepentingan salah satu kandidat khususnya dalam ranah pilpres di berbagai daerah, sebagian ada yang sudah ditangani Bawaslu, dan sebgian masih berupa rumor dan isu atau sesuatu yang viral di dunia maya,” kata KIPP Indonesia melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Baca juga: Kegiatan Pembinaan ASN di Sragen Disusupi Kampanye Capres-Cawapres Nomor Urut 01

“Ditengarai ada nuansa keberpihakan dalam beberapa acara yang mengundang kehadiran publik, seperti dalam acara Milenial Saferty Fertival di beberapa daerah, yang diduga diwarnai ungkapan verbal, atau yel yang tertuju pada salah satu kandidat, bisa dinilai sebagai ketidak netralan yang bisa mencederai prinsip netralitas dan keberimbangan aparatur negara,” papar KIPP Indonesia lagi.

Dan masih banyak lagi kasus lain yang menjadi temuan KIPP Indonesia terkait ketidaknetralan aparat negara dalam pemilu, khususnya di tahun 2019. Karenanya, mereka mengingatkan ASN, TNI dan Polri untuk tetap berdiri netral terhadap semua kepentingan politik kontestasi dalam pemilu 2019, sekaligus menjamin bahwa seluruh aparatur dan sumberdaya negara diabdikan untuk kepentingan pemilu yang demokratis , adil dan berimbang.

Sorotan lain datang dari Madrasah Anti Korupsi (MAK). Relawan anti korupsi ini justru meminta Kapolri, Jenderal Tito Karnavian legowo meletakkan jabatannya lantaran diduga telah menyeret kepolisian terlalu dengan ikut melakukan penggalangan untuk kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Baca Juga:  Pengamat: Ada Kesan Kuat Pemerintah Menikmati Pelemahan Rupiah

Baca juga: Adhie Massardi: LIPI Tak Lagi Netral dan Jadi Lembaga Partisan Pemerintah

Baca juga: ASN Tak Netral di Pilkada dan Pemilu Bisa Dijerat Pidana

“Kami meragukan netralitas kepolisian dalam Pemilu 2019. Kepolisian yang semestinya menjadi wasit melalui keterlibatannya dalam Sentra Gakkumdu justru ikut berkompetisi,” kata wakil
direktur MAK, Gufroni, Senin (1/4/2019).

“Kepada Kapolri untuk secara legowo turun dari jabatannya karena diduga telah menyeret kepolisian terlalu dengan ikut melakukan penggalangan untuk kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin,” sambung dia.

Lebih lanjut MAK mengimbau anggota Kepolisian menolak instruksi dan perintah dari atasannya untuk menggalang dukungan kepada capres-cawapres nomor urut o1, Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Kepada anggota Polri bila ada instruksi atau perintah dari atasannya untuk menggalang dukungan terhadap pasangan calon 01 agar menolaknya meski dengan resiko hilang jabatan atau dipecat dari pada bertentangan dengan hati nurani,” imbau Gufroni.

(eda)

Editor: Eriec Dieda

Loading...

Terpopuler