NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Indonesia disebut sebagai negara demokrasi. Tapi, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kondisi pemerintahan saat ini yang dipimpin Joko Widodo masih jauh dari kata demokrasi. Sekalipun klaim demokrasi digembar-gemborkan, faktanya nilai-nilai demokrasi justru ditabrak para elit negara.
“Yang jelas dalam rujukan berdemokrasi, kita memang belum bisa disebut sebagai negara yang demokratis. Kita masih transisi. Transisi dalam membangun demokrasi,” kata Ujang Komarudin dalam diskusi yang digelar Komunitas Pewarta Pemilu (KPP) dan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (27/7/2018).
“Indikator demokrasi itu, tingkat pendidikan masyarakat harus tinggi, tingkat pendapat perkapita ya harus tinggi,” tambahnya.
Ujang menegaskan bahwa saat ini, sejatinya bangsa Indonesia masih belum melaksanakan demokrasi. “Kita masih belum demokratis. Manipulasi masih terus jalan, money politic jalan, permainan hukum jalan, orang ditekan dengan kasus hukum jalan,” papar Ujang.
Fakta-fakta tersebut, menurut Ujang, tak mencerminkan sebagai sebagai negara demokrasi. Sebab, salah satu bentuk tercapainya negara yang demokratis itu seluruh pejabat dan pemangku kebijakan taat dan menjunjung tinggi hukum.
Dalam hal ini, terkait DPD yang merangkap sebagai pengurus partai sebagainana kasus Oso (Oeman Sapta Odang-red) menurut dia sama sekali tidak menunjukkan sebagai negarawan sejati. Dirinya menyarankan agar Oso legowo.
Pewarta: Romadhon
Editor: Gendon Wibisono
