Oleh: M. Dahrin La Ode*
Setidaknya lima tahun terakhir yang diukur dari masa kekuasaan Joko Widodo (Jokowi) yakni dua tahun sebagai Gubernur DKI dan tiga tahun sebagai Presiden RI, tampak jelas salah aplikasikan SARA. Bahkan SARA digunakan Pemerintahan Jokowi untuk menekan Pribumi Nusantara Indonesia dalam rangka membela kelompok Etnis Cina Indonesia (ECI) dari segala tabiat tak terpujinya.
Pada mana, Pribumi Nusantara Indonesia serba memiliki keterbatasan dan kekurangan, sementara kelompok ECI serba memiliki kelebihan dan keserba kecukupan. Padahal yang dijajah Belanda dan Jepang adalah Pribumi Nusantara Indonesia; yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan adalah Pribumi Nusantara Indonesia; dan yang merebut kemerdekaan adalah Pribumi Nusantara Indonesia. Tidak terlalu jelas mengapa pemerintah mengesampingkan Pribumi Nusantara Indonesia kemudian mengutamakan kelompok ECI yang merupakan keturunan imigran Cina.
Dewasa ini, dengan kasus ECI di Kalbar, ECI tidak memiliki kekurangan berarti jika tidak melakukan kawin mengawin dengan etnis Melayu dan etnis Dayak serta etnis lainnya, berhubung ECI menguasai ekonomi dan simpul-simpul kekuatan politik lokal. Bahkan bila ECI melakukan perlawanan politik pun kepada kelompok etnis Melayu dan etnis Dayak atau lainnya di Kalbar tidak memiliki kelemahan sigfikan berhubung ECI sangat dekat dengan pemerintah daerah dan aparatus Kamnas di daerah.
Contoh, bila suatu saat Pribumi etnis Melayu atau etnis Dayak mengucapkan rasa keberatannya atas tabiat warga kelompok ECI yang tidak menyenangkan kepadanya, kemudian dia pergi menceritakannya/melaporkannya kepada unsur pemerintah Daerah atau unsur aparatus Kamnas lokal, mereka ini hanya merespons dengan singkat dan sederhana bahwa itu SARA. Lalu laporan Pribumi itu berhenti hingga di situ saja.
Ternyata kasus itu terjadi secara nasional. Contoh kaus baru-baru ini menurut informasi yang tersedia, Ibu Asma Dewi hanya menyebut Cina di media sosial langsung ditangkap polisi dan ditahan hingga sekarang dengan tuduhan menyebarkan kebencian. Dalam perspektif politik etnisitas, SARA sebagai dasar persatuan dan kesatuan Pribumi Nusantara Indonesia. Selain itu, SARA juga mendasari Bhinneka Tunggal Ika dan mendasari Pancasila.
Sehingga, SARA menjadi dasar kekuatan politik etnisitas bagi Pribumi Nusantara Indonesia atas NKRI. Namun menurut realitas sosial diberlakukan secara terbalik oleh unsur pemerintah lokal dan aparatus Kamnas lokal serta aparatus kamnas nasional, untuk melindungi ECI yang bertabiat buruk kepada Pribumi Nusantara Indonesia dengan cara menekan Pribumi Nusantara Indonesia dengan menggunakan kesalahan fatal yakni sesungguhnya SARA adalah dasar kekuatan politik Pribumi Nusantara Indonesia atas NKRI. Digunakan aparatus Negara guna melemahkan Pribumi Nusantara Indonesia khususnya kelompok etnis Melayu dan etnis Dayak di Kalbar. Aparatus negara itu tidak bisa membedakan dengan pasti dimensi SARA konstruktif, destruktif, pertahanan, dasar kekuatan politik nasional, dasar bhinneka tunggal ika, dan dasar Pancasila. Untuk lebih terperinci dapat diikuti sebagai berikut ini:
Dimensi SARA Sumber Ideologi Pancasila
Dimensi SARA yang pertama adalah sebagai sumber ideologi Pancasila yang menjadi ideologi Negara atau Negara Pancasila. Ini istilah yang diberikan oleh KH. As’ad Said Ali mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara dan Mantan Wakil Ketua Umum PBNU. Dimensi SARA menjelaskan kelompok-kelompok etnis, kepercayaan dan keyakinannya masing-masing, cara-cara hidupnya sehari-hari, ras manusia, asosiasi keahlian, kelompok-kelompok manusia yang menempati stratifikasi sosial atas, menengah, dan bawah. Dimensi SARA yang menjadi sumber ideologi Pancasila itu, menjadi tuntunan keimanan dan ketaqwaan terhadap yang maha kuasa, tuntunan berkeadilan hidup sesama Pribumi dan warga negara atau keadaban publik (public civility), tuntunan persatuan hidup dalam satu negara, tuntunan musyawarah untuk segala perbedaan pendapat dan kehendak, tuntunan mencapai realitas sosial yang diterima secara universal.
Dimensi SARA Sumber Bhinneka Tunggal Ika
Dimenassi SARA sumber Bhinneka Tunggal Ika ini menjelaskan kepada public civility Indonesia, bahwa Indonesia terjalin atas dasar perbedaan antara satu sama yang lainnya. Namun menjadi satu kesatuan nasional sebagai satu entitas kekuatan politik nasional di hadapan negara-negara lainnya di dunia.
Dimensi SARA Dasar Kekuatan Politik Nasional
Dimensi SARA yang dimaksudkan sebagai dasar kekuatan politik nasional bahwa adanya NKRI adalah hasil kesepakatan politik antar varian-narian dalam SARA. Di sinilah letak politik etnisitas yang membangun tiga entitas kekuatan sosial politik nasional yakni pertama, kekuatan politik Pribumi untuk menghadapi kekuatan politik Non Pribumi/imigran di dalam negeri; kedua, kekuatan politik nasional untuk menghadapi kekuatan politik bangsa lain untuk menganeksasi NKRI; ketiga, kekuatan politik Pribumi-Non Pribumi membangun nasional dari tidak makmur menjadi makmur.
Dimensi SARA Konstruktif
Dimensi SARA konstruktif atau positif atau baik adalah semua kelompok-kelompok etnis Pribumi di Nusantara beserta semua agama yang dianutnya/kepercayaannya, ras dia berasal, golongan dia berhimpun, bila terjadi perbedaan di antara sesamanya maka resolusi konfliknya adalah kembali sadar atau disadarkan oleh aparatus negara bahwa “kita dari SARA yang sama”.
Dimensi SARA Destruktif
Dimensi SARA destruktif adalah sikap dan tindakan aparatus negara menggunakan istilah SARA untuk menteror kelompok etnis-etnis Pribumi guna melindungi kepentingan kelompok ECI dalam melakukan dan atau meneruskan kesalahan mengeksploitasi hak-hak sipil etnis-etnis Pribumi di Nusantara. Sikap dan tindakan aparatus negara kepada etnis-etnis Pribumi di atas disebut terorisme pemerintah terhadap rakyatnya. Contoh lahan pertanian dan lahan perkebunan, tanah-tanah atas hak ulayat, dan sumber daya alam seperti sarang burung walet tidak bisa lagi mereka eksploitasi karena sudah masuk ke dalam areal perkebunan kelapa Sawit, atau masuk dalam areal pertambangan, atau masuk ke dalam areal pertanian warga kelompok ECI atau asing tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan etnis-etnis Pribumi di Nusantara.
Dimensi SARA Pertahanan Pribumi
Dimensi SARA Sebagai Pertahanan etnis-etnis Pribumi adalah suatu kesadaran psikologis, sosiologis, sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik bahwa NKRI dan segenap sumber daya nasionalnya adalah hak milik etnis-etnis Pribumi Nusantara minus kelompok ECI (ECI adalah kelompok etnis imigran di Indonesia). Itu sebabnya bila ada pihak bertabiat destruktif atas hak-hak sipil etnis-etnis Pribumi Nusantara itu maka SARA menjadi faktor pemersatu yang berkekuatan dahsyat untuk melakukan perlawanan kepada ECI dan asing yang akan dan telah terbukti bertabiat destruktif.
*M. Dahrin La Ode, Penulis adalah Direktur Eksekutif Center Institute of Strategic Studies (CISS) dan penulis buku “Etnis Cina Indonesia dalam Politik”.
