Connect with us

Politik

Pemerintah Klaim Pilpres 2019 Jujur dan Adil, Mengapa Takut Lakukan Audit Forensik Terhadap KPU?

Published

on

prabowo subianto, joko widodo, tarung ulang, tahun politik, sandi jokowi, strategi jokowi, strategi prabowo, pencapresa 2019, pilpres 2019, politik demokrasi, pasangan capres, dramaturgi politik, politik nasional, nusantaranews

ILUSTRASI – Pilpres 2019: Prabowo Subianto-Sandiaga Solahuddin Uno vs Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. (Foto: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pemerintah klaim Pilpres 2019 jujur dan adil, mengapa dinilai justru takut melakukan audit forensik terhadap KPU.

Jokowi diingatan untuk mencari solusi yang adil dan imparsial terhadap perselisihan kecurangan yang sistematis dan massif pada pemilihan presiden tahun 2019.

“Perselisihan ini, pada pokoknya, adalah akar penyebab dari protes dan konflik yang tidak menguntungkan siapapun. Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan ini akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap masa depan demokrasi kita,” ujar tokoh senior, Rizal Ramli melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Jokowi seperti dikutip redaksi, Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Sudah dipahami, kata Rizal Ramli, bahwa pemerintahan dan sistem pengadilan tidak kebal dan sangat permisif terhadap politik uang dan kepentingan partisan elite serta sering dengan mudah membagaikan kepentingan dan hak-hak rakyat.

Baca juga: Rizal Ramli Geram Pemerintah Begitu Mudah Tuduh Tokoh Oposisi Hendak Makar

“Oleh karena itu, sebagai presiden, anda harus mengambil setiap langkah pencegahan yang perlu untuk memastikan proses pencarian kebenaran tentang kecurangan betul-betul dilakukan secara jujur dan adil,” pesan pria yang akrab disapa RR ini.

Untuk masalah ini, RR mengaku dirinya telah mengusulkan dan memohon kepada pemerintah untuk meminta KPU membuka semua datauntuk kemudian dilakukan audit forensik yang dilakukan oleh sebuah tim gabungan dari kedua kubu. Ini penting, tegas RR, supaya pemerintah menyetujui untuk memenuhi permintaan audit forensik.

Dengan melakukan itu, pemerintah bisa membuktikan kepada rakyat Indonesia dan komunitas internasional bahwa tindakan mereka itu jujur, transparan dan adil, yang akan membuka pintu resolusi perdamaian. Tindakan itu adil dan sangat beralasan, dan tidak ada alasan pemerintah untuk menolak permintaan tersebut.

“Jika pilpres ini betul-betul jujur dan adil seperti yang dikatakan oleh pemerintah, kenapa mereka harus takut untuk melakukan audit forensik terhadap KPU,” paparnya.

“Sebagai teman anda dan bekas menteri, saya percaya anda tentu masih ingat bahwa pengangkatan anda untuk menjadi presiden pada 2014 disambut dengan kegembiraan luar biasa dan harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Sekarang, hampir lima tahun kemudian, anda duduk di persimpangan jalan, bagaimana anda menyelesaikan krisis bangsa ini akan menentukan legacy anda sebagai presiden. Dengan harapan besar, saya dan seluruh bangsa Indonesia, berharap bahwa anda bisa bertindak secara bijak demi kepentingan kolektif bangsa kita,” pungkasnya.

(eda)

Editor: Eriec Dieda

Terpopuler