Berita UtamaEkonomiLintas NusaPolitikTerbaru

Pemerintah Didesak Tetapkan HPP Gabah Dan Beras Terbaru Jelang Puncak Panen

Pemerintah Didesak Tetapkan HPP Gabah Dan Beras Terbaru Jelang Puncak Panen
Pemerintah didesak tetapkan HPP gabah dan beras terbaru jelang puncak Ppanen

NUSANTARANEWS.CO, Surabay – Anggota komisi B DPRD Jawa Timur Agusdono Wibawanto menyarankan agar pemerintah melalui Badan Pengawas Nasional (Bapenas) untuk segera mungkin menerbitkan regulasi terkait Harga Pembelian Pemerintah atau HPP gabah dan beras terbaru.

“Tentunya fungsinya adalah guna menjaga stabilitas dan keseimbangan harga atau beras, baik di tingkat petani, penggilingan, pedagang, serta masyarakat,” jelas politisi Demokrat ini, Minggu (12/3).

Pria asal Malang ini mengatakan tentunya regulasi tersebut sebelum dikeluarkan harus meminta masukan dari seluruh stakeholder perberasan dengan mempertimbangkan biaya pokok produksi, margin petani, kualitas gabah dan beras, serta dampak kenaikan inflasi.

Tentunya, lanjut pria bergelar doktor ini, diharapkan segera terbit regulasi tersebut pada saat puncak panen 2023.

“Biar tidak ada gejolak kenaikan harga terlebih tentunya petani biar tidak terancam rugi saat puncak panen tersebut,” jelasnya.

HPP (harga Pokok Penjualan) tersebut, kata Agusdono bisa menjadi instrumen pemerintah guna melindungi petani atau produsen dengan menjaga harga penjualan petani tidak jatuh atau anjlok di bawah biaya pokok produksi, yang mana sangat merugikan petani.

Baca Juga:  Fraksi PKS DPRD Nunukan Minta Pemerintah Optimalkan Potensi Peningkatan PAD

Badan Pangan Nasional menerapkan fleksibilitas harga pembelian pemerintah untuk gabah kering giling dan beras untuk mempercepat tambahan cadangan beras pemerintah. Badan Pangan Nasional juga meminta Perum Bulog menyerap gabah petani yang anjlok, termasuk yang terdampak banjir.

Di sisi lain, Bulog masih kesulitan menyerap gabah dan beras di sejumlah daerah. Hal itu terjadi lantaran harga gabah dan beras di pasar masih lebih tinggi dari harga fleksibilitas yang ditetapkan Badan Pangan Nasional.

Sekedar diketahui, pada tahun ini, Badan Pangan Nasional menargetkan Bulog menargetkan Bulog dapat menyerap gabah atau beras dalam negeri 2,4 juta ton sepanjang 2023. Sebanyak 70 persen di antaranya mesti diserap pada saat panen raya atau pada Maret-April 2023.

Bulog mencatat, hingga akhir Februari 2023, realisasi pengadaan beras dalam negeri untuk CBP sebanyak 15.451 ton. Stok CBP di gudang sebanyak 50.086 ton, sedangkan stok beras komersial 3.565 ton. (setya)

Related Posts

1 of 47