NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) mendesak pemerintah Indonesia menghentikan hubungan diplomatik dengan China. Hal itu terkait maraknya penyelundupan narkoba, bibit tanaman yg mengandung virus dan bakteri, serta penyelundupan tenaga kerja dari Cina. Ketiga hal tersebut diperparah lagi dengan intervensi hukum yang dilakukan terhadap Indonesia saat kejadian penangkapan kapal China di Natuna.
Presiden GEPRINDO, Bastian P. Simanjuntakmengatakan, menurut perundang-undangan di Indonesia, yang boleh masuk itu adalah tenaga kerja hanya yang (posisinya) tidak bisa diisi oleh tenaga kerja lokal.
“Hampir mayoritas (tenaga kerja asing Cina yang masuk) tidak memenuhi perizinan, karena mereka yang dikatakan menyerbu ke Indonesia adalah tenaga-tenaga kerja kasar, dan itu tidak ada ruangnya dalam kesepakatan (dagang) apapun. Pendapat ini pernah disampaikan pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan,” ungkap Bastian kepada Redaksi NUSANTARANEWS.CO, Jakarta, Senin (2/4/2018).
Bastian menilai, serbuan tenaga kerja asing (TKA) khususnya asal China ke tanah air, bahkan membuat Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kelabakan, hal itu dikatakan Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie pada pada akhir 2016. Menurut wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Puyono, “Pemakaian tenaga kerja asing oleh banyak investor dari China khususnya dalam bidang pertambangan ternyata hanya untuk ngakalin dan ngerampok hasil sumber daya alam Indonesia dengan harga murah meriah.
“Terkait penyelundupan narkoba, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri beberapa waktu yang lalu menemukan 1,62 ton sabu yang diselundupkan di kapal dari China. Sebelumnya di akhir Januari 2018, Sebanyak 150 ton bahan baku narkoba asal China yang masuk melalui Dili gagal diselundupkan ke Indonesia setelah ditangkap aparat keamanan di negara Timor Leste,” kata Bastian.
Pada 21 Maret 2018, lanjutnya, Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar menggagalkan penyelundupan benih sayuran asal China seberat 13.5 kilogram di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Awal Desembe 2016, dua kilogram benih cabai, 5.000 batang tanaman cabai dan satu kilogram benih bawang daun dan sawi hijau asal China dimusnahkan dengan cara dibakar dengan incinerator di Instalasi Karantina Hewan Kantor Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta.
“Ketiga masalah ini tentu saja sangat merugikan Indonesia, dan itu terkait dengan tidak tegasnya pemerintah dibawah rezim Jokowi. Selain tidak tegas, Jokowi juga cenderung didikte China sehingga regulasi soal tenaga kerja malah menguntungkan TKA terutama asal China dan sebaliknya merugikan tenaga kerja lokal. Tentu saja akan muncul kecurigaan bahwa rezim Jokowi dipenuhi oknum pro China,” tegas Bastian.
Ditambahkan Bastian, Jokowi harus sadar bahwa Indonesia negara berdaulat dan merdeka yang memiliki kewajiban melindungi segenap kepentingan bangsa Indonesia, sesuai dengan pembukaan UUD 45 alinie ke empat.
“Itu artinya pelecehan atas bangsa Indonesia oleh China harus dihentikan, salah satu cara yang bisa dilakukan ialah dengan memutuskan hubungan diplomatik. Pemerintah China harus aktif menghentikan penyelundupan narkoba, bibit tanaman bervirus dan tenaga kerja mereka ke Indonesia. Bila tidak begitu maka sudah tepat pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik,” jelasnya.
Bastian menegaskan, bila pemerintah tidak memutuskan hubungan diplomatik dengan China maka rakyat Indonesia yang mengalami kerugian. Kerugian itu disebabkan pemerintahan yang lebih pro China dari pada rakyatnya sendiri.
“Hal ini tidak bisa ditolerir, karenanya pilihan Jokowi hanya dua; putuskan hubungan diplomatik dengan China maka akan dicintai rakyat Indonesia atau mesra dengan China dan akan menjadi musuh bagi rakyat Indonesia, tandas Bastian, tegas.
Pewarta: M. Yahya Suprabana
Editor: Achmad S.
