NUSANTARANEWS.CO, Denpasar – Pemerintah Indonesia mengadakan diskusi untuk membahas masalah sampah plastik di laut bersama pegiat lingkungan di Bali. Diskusi ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Presiden World Bank, Jim Yong Kim, di Indonesia.
Kunjungan Kim di Bali berlangsung di Hutan Mangrove KLHK, Suwung Kawuh, Denpasar dan dihadiri oleh peserta diskusi yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.
Baca juga: Saatnya Indonesia Memimpin Pengurangan Sampah Plastik
Sedangkan peserta dari pegiat lingkungan adalah Tiza Mafira dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP), Kevin Kumala dari Avani, Melati Wijsen dari Bye Bye Plastic Bags, Gary Bencheghib dari One Island One Voice, I Ketut Mertaadi dari Eco Bali, dan Mark Edleson dari Alila Hotels.
Jim Yong Kim memuji Pemerintah Indonesia karena telah menunjukkan komitmen yang sangat tinggi untuk menanggulangi persoalan sampah plastik di laut.
“Di saat yang sama banyak inisiatif hebat dari masyarakat yang juga telah dilakukan. Sekarang Anda memiliki kesempatan untuk berbicara langsung dengan tokoh-tokoh paling penting di negara ini. Apa yang ingin anda sampaikan kepada mereka?,” tanya Kim kepada para pegiat lingkungan dalam dikusi tersebut, Jumat (6/7).
Baca juga: 26 Daerah di Indonesia Komitmen Kurangi Sampah Plastik Tahun 2025 Mendatang
Salah satu peserta, Tiza Mafira, yang merupakan Executive Director GIDKP menceritakan upaya GIDKP dalam mendorong regulasi pembatasan kantong plastik melalui pajak dan pelarangan.
“Banjarmasin dan Balikpapan adalah dua kota di Indonesia yang sukses menerapkan pelarangan kantong plastik. Kedua kota ini adalah kota sungai dan kota pesisir, sehingga berkontribusi mencegah sampah kantong plastik masuk ke laut. Sejak diterapkan tahun 2016, penggunaan kantong plastik di Banjarmasin turun 95% dan penjualan tas anyaman hasil kearifan lokal meningkat,” jelas penerima predikat Ocean Hero tahun 2018 dari UN Environment.
Baca juga: Di Inggris, Daur Ulang Sampah Botol Plastik Dibayar Pemerintah
Sri Mulyani terkesan. Dia kemudian mengatakan bahwa Banjarmasin bisa mengurangi kantong plastik sebesar 95% dalam waktu dua tahun. “Begini saja, tahun 2019 saya akan memberikan dana insentif bagi pemerintah daerah yang berkinerja baik dalam mengurangi sampah plastik,” ujar Menteri Keuangan RI itu.
“Ini saya cek anggaran KLHK untuk masalah sampah plastik tidak besar. Tidak cukup kalau tidak didukung dengan insentif yang lain,” tambahnya.
Rosa Vivien Ratnawati, selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut hadir dalam diskusi tersebut. Ia mengatakan bahwa selain Banjarmasin dan Balikpapan, Kota Padang juga sudah mengeluarkan peraturan pembatasan kantong plastik. Sedangkan daerah lain yang sedang merumuskan kebijakan serupa antara lain adalah Malang, Kabupaten Sigi, dan Cimahi.
Baca juga: Pengrajin Kapal Kenya Sulap Sampah Plastik Jadi Kapal
“Sejalan dengan apa yang disampaikan beliau, GIDKP juga saat ini sedang mendampingi DKI Jakarta dan Bandung untuk mempersiapkan peraturan serupa,” katanya pada kesempatan sama.
Sementara itu Menteri Desa Eko Putro Sandjojo menyambut baik inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan dan mengajak pegiat lingkungan untuk kerja sama dalam membentuk desa-desa yang dapat dijadikan percontohan.
“Apabila ada desa yang sudah menerapkan pengelolaan sampah yang baik, kabarkan kepada kami agar dapat kami dorong replikasinya di desa-desa lain,” ucapnya, juga pada kesempatan sama. (dwa/nn)
Baca juga: Pengelolaan Sampah di Indonesia Masih Terbentur Masalah Dana dan Keputusan Politik
Editor: Alya Karen
