NUSANTARANEWS.CO – Pembebasan lahan menjadi salah satu rintangan besar dalam mengebut pengerjaan jalan tol di Indonesia. Pemerintah sendiri menargetkan akan membangun 1.060 km jalan tol hingga 2019 mendatang. Namun ternyata, progresnya baru mencapai 17% dari target, sementara 2019 datang 3 tahun lagi.
“Kalau melihat progress hari ini memang belum sampai 50 persen. Kalau dilihat jalan tol yang sudah beroperasi tahun 2015 kemarin ada 132 km. Sampai hari ini ada tambahan sekitar 39 km dari target 134 km tahun ini. Artinya hari ini baru 17 persen dari target 1060 km,” ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (7/10).
Meski begitu, diharapkan pada 2017 ada tambahan jalan yang bisa beroperasi. Yang semula direncanakan 2016, bisa selesai di 2017.
“Tapi proses yang kita lakukan tetap mengikuti schedule. Permasalahan yang ada hari ini, karena di awal ada sedikit keterlambatan di proses pengadaan tanah, sehingga progress agak sedikit mundur. Kami harapkan di 2017 akan ada tambahan ruas jalan yang beroperasi,” tutur Herry.
Saat ini, lanjut Herry, dibanding Oktober 2015 hanya enam proyek, Oktober tahun ini ada sembilan proyek termasuk tiga ruas yang ditugaskan ke Hutama Karya, sekarang ada 48 proyek, 30 proyek lagi tahap konstruksi. Artinya ada 18 lagi yang harus kita dorong untuk segera konstruksi.
Pembangunan infrastruktur terus dikebut oleh pemerintah pengerjaannya. Kementerian PUPR menjadi kementerian yang paling besar andilnya dalam hal ini. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, untuk memacu ini, pemerintah didorong lebih agresif dalam melakukan pembangunan.
“Kita harus kreatif. Sesuai dengan sidang kabinet, infrastruktur tidak hanya dari segi penganggaran dilakukan dari belanja modal oleh APBN. Tapi kita harus mulai berpikir lebih agresif untuk melibatkan swasta dan BUMN. Makanya 4 BUMN besar juga diberi PMN di 2017 ini. Karena leveragenya dia akan jadi lebih besar,” ujar Basuki Hadimulyo. (Andika)
