NUSANTARANEWS.CO – Pada tahun 2017 ini pembangunan empat infrastruktur kelistrikan di provinsi Papua ditargetkan rampung. Antara lain mencakup dua Pusat Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), yaitu PLTMG Mobile Power Plant (MPP) Jayapura (50 MW) dan PLTMG MPP Nabire (20 MW). PLN optimis dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam proses pembangunan, yaitu masalah sosial dan masalah teknis.
Henrison Lumbanraja, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Papua menyebut kendala sosial yang dihadapi umumnya terkait masalah pertanahan. Permasalahan tanah adat menjadi salah satu kendala terbesar dalam pembangunan proyek di Papua.
“Jika proses pembebasan lahan terkendala, seluruh proses pembangunan selanjutnya akan mundur karena pembangunan proyek baru bisa dimulai jika lahan sudah bebas. Contoh masalah sosial yang kerap terjadi adalah klaim kepemilikan tanah, pemalangan, dan lainnya yang menganggu proses pra-konstruksi dan saat konstruksi proyek,” kata Henrison, Kamis (12/1/2017).
Dalam hal ini, kendala teknis lain yang dihadapi umumnya bersifat kendala geografis dan aksesibilitas. Contoh menurut Hernrison datang dari kendala geografis adalah kontur tanah terlalu esktrim sehingga sulit untuk diakses. Sedangkan permasalahan aksesibilitas ketiadaan akses jalan untuk transportasi menuju ke tempat proyek.
“Untuk penyelesaian kendala pembangunan, diperlukan dukungan dari segala lapis pemangku kepentingan,” imbuhnya.
Ia juga memaparkan bahwa setiap pemangku kepentingan memiliki peran penting. Pemangku kepentingan pemerintah daerah berperan dalam proses perizinan, sedangkan pemangku kepentingan pada lapisan masyarakat berperan besar dalam proses pembebasan lahan.
“Saya harap pemerintah daerah dan warga mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan yang dilakukan oleh PLN karena kelak manfaat listrik akan kita nikmati bersama juga” ujar Henrison. (emka/red-01)
