NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Insiden pelarangan terhadap Calon Presiden RI, Prabowo Subianto melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Kauman, Semarang menurut Pengamat Politik Adi Prayitno hanya akan memicu sentimen politik identitas semakin mengeras.
Adi menilai, apapun alasannya, insiden persekusi terhadap capres nomor urut 01 itu disebut sebagai sesuatu yang fatal. Pasalnya tak mencerminkan nilai-nilai keagamaan.
“Apapun itu, melarang Shalat Jumat di masjid itu fatal. Tak mencerminkan nilai-nilai Islam yang terbuka,” kata Adi Prayitno kepada redaksi NUSANTARANEWS.CO, Jumat (15/2/2019).
Ia menjelaskan, masjid itu milik bersama semua umat, bukan hanya milik kelompok tertentu. Karena itu ia sangat menyayangkan insiden pelarangan terhadap Prabowo Subianto untuk menunaikan Shalat Jumat terjadi.
“Mestinya itu tak terjadi karena hanya akan membuat sentimen politik identitas mengeras,” tegasnya.
Jika memang Prabowo Subianto terindikasi ada unsur kampanye dalam kegiatan tersbut, Adi menjelaskan, semestinya yang berhak melarang adalah Bawaslu, Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakkan Hukum Terpadu ) atau pihak polisi.
“Usuran kampanye bukan urusan takmir masjid, sudah jelas aturannya dalam UU Pemilu siapa yang harus bertindak,” jelasnya.
Meski begitu lanjut Adi, sebaiknya pihak Prabowo tak perlu melakukan pengumuman untuk menggelar shalat Jumat di Masjid Kauman, Semarang. “Shalat Jumat itu tak perlu diumumkan karena akan kehilangan keikhlasan di mata Allah. Cukup diam diam saja beribadah pada Allah,” terangnya.
Sebelumnya, Ketua Masjid Agung Semarang (Masjid Kauman), KH Hanief Ismail menyampaikan keberatannya terkait rencana Prabowo Subianto yang akan melaksanakan Shalat Jumat di masjid tersebut. Hanief menuding Shalat Jumat Prabowo politis karena disebut ada upaya mobilisasi massa.
“Kami para nadlir atau takmir Masjid Kauman merasa keberatan dengan rencana Jumatan Prabowo. Tolong sampaikan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) agar mengambil tindakan yang perlu sesuai aturan hukum,” ujar Hanief, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/2).
Pria yang menjabat sebagai Rais Syuriyah PCNU Kota Semarang itu mengatakan pihaknya telah mengontak mantan Komisioner Panwaslu Semarang Mohamad Ichwan untuk menulis keberatannya kepada Bawaslu Kota Semarang untuk mengambil tindakan yang diperlukan.
Hanief menjelaskan, pihaknya juga tidak pernah mendapat surat dari tim kampanye Prabowo-Sandi maupun dari partai pengusung pasangan capres-cawapres tersebut. “Kami tidak pernah memperoleh surat apapun dari pihak Pak Prabowo atau partai pengusungnya. Jadi kami tidak terlibat dengan rencana adanya Shalat Jumat capres tersebut,” terangnya.
Pewarta: Romandhon
