Ekonomi

Pejabat Bermental Rent Seeking Mengancam Nawacita Jokowi

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketum DERAP, Aznil mengingatkan, dalam sejarah politik di Indonesia, akar korupsi lahir dari praktik pemburuan rente. Dimana hal tersebut telah berurat-akar sejak zaman pra kemerdekaan. Para elite secara sistematis menggunakan pengaruhnya untuk memengaruhi setiap pengambilan keputusan dan perencanaan anggaran.

“Ada berapa pola praktek rent seeking yaitu Rent creation, dimana perusahaan mencari keuntungan yang dibuat oleh negara dengan menyogok. Rent Extraction, politisi dan birokrat mencari keuntungan dari perusahaan dengan mengancam perusahaan dengan peraturan-peraturan,” kata Azni di Jakarta, Jumat (13/4/2018)

Selain kedua pola di atas, kata Aznil, masih ada satu pola lagi, yaitu Rent Seizing, dimana terjadi ketika aktor-aktor negara atau birokrat berusaha untuk mendapatkan hak mengalokasikan rente yang dihasilkan dari institusi-institusi Negara untuk kepentingan individunya atau kelompoknya.

“Kasus rent-seeking di Indonesia dapat kita telusuri pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada saat itu, terdapat persekutuan bisnis besar (yang menikmati fasilitas monopoli maupunlisensi impor) dengan birokrasi pemerintah. Dengan fasilitas tersebut, pemilik rente ekonomi memperoleh dua kentungan. Pertama, mendapatkan laba yang berlebih. Kedua, mencegah pesaing masuk dalam pasar,” jelasnya.

Baca Juga:  Bupati Jembrana Beri Diskon PBB-P2 75 Persen untuk Masyarakat

Menurut Aznil, hal yang sama saat sekarang ini ditengarai terjadi pada tataran aktor dan elite politik di parlemen maupun birokrasi pemerintahan. Walaupun telah mengalami pemutakhiran, ternyata perilakunya tetap sama. Kecurigaan adanya kepentingan bisnis di impor pangan semakin tidak terbantahkan.

Aznil mencontohkan, Presiden Joko Widodo misalnya, sebagai pemimpin negara, Jokowi mencantumkan kedaulatan pangan sebagai salah satu program prioritas dalam Nawacita. Jokowi menargetkan swasembada sejumlah komoditas pangan strategis (seperti padi, jagung, kedelai, dan gula) namun pelaksanaannya dalam tiga setengah tahun masih jauh dari harapan.

Meski, lanjutnya, Jokowi sudah memiliki political will membangun kedaulatan pangan Indonesia masih terkendala penyakit-penyakit warisan masa lalu yang begitu besar membelenggu bangsa dan negara ini. Bobroknya mental birokrasi bermental sebagai calo kebijakan berkongkalikong dengan pengusaha melakukan praktek rent seeking adalah sebuah musuh besar dalam tubuh pemerintahan Jokowi.

“Jokowi butuh pembantu-pembantunya sosok eksekutor handal untuk mencapai target nawacita,” cetus Aznil.

Baca Juga:  Banyak Rokok Ilegal Beredar di Sumenep, Tim Gabungan Mulai Gelar Operasi

“Bukan pembantu-pembantu presiden me mark-up data kebutuhan impor pangan. Bukan pembantu bekrerja tidak terukur dan membuat laporan cetak lahan baru tidak jelas. Bukan melaksanakan Program bantuan bibit melanggar aturan dan komitnen melawan praktek KKN. Bukan memenuhi kebutuhan komoditas (seperti bawang putih, gula dan garam) melanggar komitmen atau roh Ketahanan pangan,” imbuhnya.

Untuk itu, sambung Aznil, Derap sebagai loyalis Jokowi yang kritis dan sekaligus organ mengawal cita-cita reformasi yamg diperjuangkan teman-tenan 98 dulu dengan nyawa, darah dan airmata menyatakan sikap sebagai berikut: 1) Copot dan tangkap Menteri atau pejabat negara atau birokrat melakukan praktek untuk mendapatkan hak mengalokasikan rente yang dihasilkan dari institusi-institusi Negara untuk kepentingan individunya atau kelompoknya; 2) Bentuk sistem pendataan pangan nasional yang terpercaya dan akurat; 3) Mendesak Jokowi membersihkan orang-orang dilingkungannya atas praktek-praktek rent seeking; dan 4) Mendesak Presiden Jokowi untuk meminta laporan progres faktual ketahan pangan yang telah dilakukan oleh pembantunya dengan data yang jujur dan bisa ditelusuri publik dari hilir sampai ke hulu.

Baca Juga:  Tuntut Pengembalian Dana Member Rp 10 Trilyun, Net89 Gelar Aksi Berkostum Vampire Penghisap Kemanusiaan

“Untuk menindak lanjuti, DERAP selanjutnya akan melakukan pengalangan massa membentuk kekuatan rakyat untuk mengawal Presiden Jokowi mewujudkan kedaulatan pangan sampai Indonesia Merdeka pangan 100 persen,” tandas Aznil.

Pewarta: Roby Nirarta
Editor: M. Yahya Suprabana

Ikuti berita terkini dari Nusantaranews di Google News, klik di sini.

Related Posts

1 of 3,084