Ekonomi

Peduli Pendidikan Vokasi, Menaker Berharap Alokasi Anggaran Dimaksimalkan

NUSANTARANEWS.CO – Merespon terhadap pentingnya pendidikan vokasi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri melalui keterangan pernya berharap agar anggran pendidikan vokasi dinaikkan.

Hal ini sebagai upaya untuk memperkuat dan meningkatkan pengetahuan vokasi di Indonesia yang selama ini masih kurang.

“Sekarang besarnya alokasi anggaran pendidikan itu 20 persen, kebanyakan lari ke pendidikan formal, meski sekarang makin digeser ke vokasi,” ungkap Hanif di Jakarta.

Dilansir dari laman resmi Menaker, setidaknya ada 3 jenis sekolah formal yakni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik dan pendidikan diploma (D1-D3) yang perlu disasar.

Dirinya menambahkan masuk ke 3 institusi pendidikan vokasi formal itu mesti memerlukan ijazah. Padahal, 60% dari 125 juta orang angkatan kerja yang hanya lulusan SD-SMP tadi tak memiliki ijazah.

“Akhirnya mereka lari ke industri padat karya, berada di jenjang paling bawah, tidak ada jenjang karir. Misalnya di pabrik, hanya jadi pemasang kancing saja, begitu terus bisa sampai 20 tahun, akhirnya tidak ada peningkatan upah. Lainnya, lari ke sektor informal, jadi sopir ojek, dagang pecel dan sebagainya,” imbuhnya.

Baca Juga:  Bupati Nunukan Terima Kunjungan Tim Ekonomi di Perbatasan Sabah

Solusi agar angkatan kerja lulusan SD-SMP itu bisa meningkatkan keterampilan tanpa ada syarat ijazah, adalah skema pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) baik yang di bawah institusi pemerintah seperti Kemenaker, maupun institusi swasta lainnya.

“Ini bisa memutus mata rantai kemiskinan, penguatan akses ke pelatihan kerja. Bisa untuk warga usia angkatan kerja, terutama yang di luar usia sekolah,” tegasnya. (Red-01)

Related Posts

1 of 425