Connect with us

Hukum

PDIP Pertanyakan Dasar Hukum Wiranto Mempidana Orang yang Golput

Published

on

pendidikan politik, pendidikan anti golput, golput, golput pilkada, golput pemilu, angka golput, golput pilpres, golongan putih, nusantaranews

Golongan Putih (Golput). (Foto: Ilustrasi/Ist)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wacana Wiranto mempidana orang-orang yang golput dipertanyakan PDIP apa dasar hukumnya.

Politisi PDIP Charles Honoris mengaku heran, apa dasar hukum Menkopolhukam Wiranto yang mengatakan masyarakat yang golput harus dipidana menggunakan UU ITE atau terorisme.

“Saya nggak tahu Pak Wiranto dasar hukumnya apa, rasionalisasinya seperti apa?,” ujar Charles Honoris saat ditemui wartawan usai mengisi acara Sosialisasi Bela Negara Lingkup Pemukiman Jakarta di The Media Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).

Baca juga:Jerat Pelaku Hoaks dengan UU Terorisme, Muhammadiyah Nilai Menkopolhukam Berlebihan

“Tapi yang pasti pemahaman saya soal undang-undang terorisme tidak ada pasal-pasal yang bisa menjerat siapapun yang mengajak orang untuk melakukan golput,” tegasnya.

Pasalnya, menurut anggota DPR RI Komisi I ini, sampai hari ini untuk masyarakat yang memilih golput statusnya belum dilarang. Jadi, lanjut dia, tidak ada sanksi pidana bagi orang yang memilih golput.

“Saya rasa pemahaman Pak Wiranto agak sedikit berbeda atau salah, yang pasti tidak ada sanksi pidana untuk siapa pun yang ingin golput,” tandasnya.

Baca juga:Beda Pendapat PBNU dan PP Muhammadiyah Soal Rencana Menkopolhukam Jerat Pelaku Hoaks dengan UU Terorisme

Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto pada kesempatan di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Rabu (27/3) menyatakan bahwa orang yang golput merupakan pengacau.

Sehingga menurut dia, orang golput harus dipidana dengan UU Terorisme atau aturan lain.

“Kalau UU Terorisme tidak bisa UU lain masih bisa, ada UU ITE, UU KUHP bisa,” ujar Wiranto.

Pewarta: Romadhon
Editor: Eriec Dieda

Loading...

Terpopuler