NUSANTARANEWS.CO – Pada Pilpres 2014 silam, PDIP sukses mengantarkan Joko Widodo menjadi seorang presiden. Kendati tak sendirian, nyatanya PDIP merupakan partai utama yang mengusung Jokowi, kader partai moncong putih.
Namun, kesuksesan PDIP di Pilpres 2014 berbanding terbalik pada sejumlah Pilkada di berbagai daerah. Sejumlah paslon yang diusung PDIP, malah keok meski para paslon tersebut menyandang status sebagai petahana (incumbent).
Di Provinsi DIY, PDIP menelan pil pahit kekalahan di Kabupaten Bantul, Sleman, Gunungkidul dan Kota Yogyakarta. PDIP hanya menang di Kabupaten Kulonprogo, itupun karena Hasto Wardoyo nyaris tak punya rival. Yang mengejutkan, di Pilbup Bantul. Paslon incumbent usungan PDIP-Nasdem Sri Surya Widati dan Misbakhul Munir malah kalah dari paslon usungan Gerindra-PKB, Suharsono-Abdul Halim Muslih.
Beralih ke Banten. Pasangan jagoan PDIP Rano Karno-Embay Mulya Syarif kalah tipis sekira 1,9 persen dari Wahidin Halim-Andika Hazrumy. Padahal, Rano-Embay didukung oleh banyak aktivis anti-politik dinasti.
Hal serupa juga terjadi di tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menggelar Pilkada. Enam dari tujuh kabupaten/kota di Jateng, malah dimenangi Golkar. Padahal, provinsi ini dikenal sebagai daerah basis PDIP.
Demikian pula halnya di Jawa Barat. Pada Pilkada serentak 2017, dari tiga daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemungutan suara yakni Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi dan Kabupaten Bekasi, PDIP hanya berhasil memenangkan satu pasangan calon di Kota Cimahi.
Secara keseluruhan, menurut data KPU, PDIP sudah mengalami kekalahan sedikitnya menimpa 44 calon. Terbaru, paslon cagub-cawagub DKI Jakarta yang diusung PDIP kalah juga. Ahok-Djarot yang dijagokan banyak pihak justru keok oleh pasangan Anies-Sandi. Bagi PDIP, kekalahan Ahok-Djarot ini merupakan kekalahan keempat pada pemilihan gubernur 2017 setelah Banten, Gorontalo dan Kepulauan Bangka Belitung. PDIP tercatat hanya menang di pilgub Sulawesi Barat, Papua Barat dan Aceh.
Lebih jauh, catatan buruk hasil Pilgub dan Pilkadan ini akan membuat gejolak di internal PDIP dinilai masih akan terus berlanjut. Ke depan, PDIP disebut-sebut akan menghadapi masalah serius terkait adanya sejumlah pihak yang hendak menjauhkan Jokowi dari partai moncong putih. Desas-desus yang beredar, Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang ditargetkan tak lagi maju dengan menggunakan kendaraan PDIP, melainkan Golkar.
Di lain pihak, keinginan Megawati turun dari posisi Ketua Umum DPP PDIP memunculkan beragam spekulasi terkait siapa pengganti Megawati. Bisa saja Jokowi oleh sejumlah pihak akan diupayakan untuk mengambil alih komando PDIP agar dapat dengan mudah mempergunakan PDIP sebagai kendaraan politik di Pilpres 2019.
Terlepas dari itu semua, kekalahan PDIP di DKI Jakarta tentu sebuah kekalahan yang menyakitkan dan menampar keras muka Megawati maupun Jokowi. Sebab, Pilgub DKI Jakarta dianggap sebagai barometer kemenangan pilpres mendatang. Bahkan ada jargon yang menyatakan bahwa kemenangan Pilkada DKI Jakarta merupakan kunci kemenangan di Pilpres. Dan kenyataan jauh dari harapan.
Patutnya, hasil Pilkada 2017 dapat dijadikan kaca benggala bagi PDIP untuk menatap pilpres mendatang. Kekalahan PDIP di Pilgub DKI Jakarta dan sebagian besar pilkada di Jawa bisa berakibat pada kekalahan Jokowi di pilpres 2019 mengingat pemilih terbesar berada di Pulau Jawa. Jika Jokowi dan PDIP ingin tetap berkuasa, maka selayaknya Pilgub Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2018 wajib dimenangkan. Namun yang terpenting, Jokowi harus merebut hati rakyat dengan cara senantiasa menjalankan program pro rakyat dan tidak mudah mengkriminilasi aktivis bak Orde Baru.
Penulis: E. Dieda
Editor: Achmad Sulaiman
