Sungguh beruntung PDI Perjuangan, pasca Pemilu 2009 bisa dikatakan tak lagi memiliki partai pesaing yang memiliki garis politik yang sama, yaitu Nasionalis-Soekarnois-Kerakyatan.
Karena sejak Pemilu 2009, partai-partai yang memiliki garis politik yang sama seperti Partai Pelopor, PNBK dst tak mampu ikut bersaing dalam kancah pemilu. Sehingga pada Pemilu 2014 dan dapat dipastikan pada Pemilu 2019 nanti partai politik dengan garis politik Nasionalis-Soekarnois-Kerakyatan ini hanya PDI Perjuangan saja yang akan bertarung dalam pemilu 2019. Oleh karena itu mereka sangat percaya diri pada pemilu 2019 mereka akan mendominasi parlemen.
Hal ini berbeda dengan partai-partai yang menggusung garis politik Islam, dimana kekuatan politik ini sangat beragam. Mulai dari PPP, PKB, PAN, PKS dan PBB dimana mereka harus berebut basis dukungan diluar dukungan basis tradisional yang mereka miliki. Pun dengan partai-partai yang memposisikan diri sebagai partai Kekaryaan-Nasionalis-Religius. Selain Golkar sebagai ibu kandungnya, partai-partai dengan garis politik inipun tersebar kedalam beberapa partai, seperti Nasdem, Hanura, Demokrat, PKPI dan Gerindra. Mereka harus bekerja keras mencari simpati dari massa rakyat untuk mendapatkan dukungan karena tak cukup hanya mengandalkan basis tradisonal yang mereka miliki saat ini.
Akan tetapi, keuntungan PDI Perjuangan diatas tidak akan serta merta akan menempatkan mereka sebagai pemenang pemilu 2019 kendati saat ini PDI Perjuangan sebagai partai penguasa. Sejarah telah membuktikan bahwa PDI Perjuangan tak mampu mengelola kekuasaan yang mereka miliki untuk mendorong partai ini dicintai rakyat.
Lihat saja hasil pemilu 1999, dimana mereka adalah pemenang mutlak pada pemilu, akan tetapi pada pemilu 2004 merekapun tergusur kembali oleh Golkar. Pada pemilu 2009, merekapun tenggelam oleh kedigjayaan Partai Demokrat. Kemenangan PDI Perjuangan pada pemilu 2014 lalu bukan dikarenakan mereka pandai mengelola kekuasaan tapi dikarenakan kejelian mereka sebagai partai oposisi saat itu, selain faktor Jokowi yang sangat fenomenal (baca: populis) dan keinginan rakyat untuk sebuah perubahan setelah 10 tahun dipimpin oleh Partai Demokrat.
Salah Kaprah Mengelola Kekuasaan
PDI Perjuangan bukan tak mampu melihat problem pokok bangsa ini. Jika dilihat dari hasil riset Megawati Institute, mereka menyimpulkan bahwa problem utama bangsa ini adalah adanya Oligarki Ekonomi, dimana penguasaan aset-aset ekonomi terkonsentrasi hanya kepada segelintir orang saja. Ini yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Kendati demikian, PDI Perjuangan tidak melakukan sebuah gebrakan politik untuk memukul mundur problem pokok ini. Mereka justru menempatkan menteri-menteri yang notabene adalah penunjang dari langgengnya sistem yang menghisap rakyat ini. Sebagai contoh, menteri-menteri yang menangani perekonomian dalam pemerintahan Jokowi-JK saat ini bukanlah kader-kader PDI Perjuangan yang memiliki kapasitas sebagai ekonom kerakyatan.
Mulai dari Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, BUMN, ESDM sampai Menko Perekonomian justru diberikan kepada orang-orang yang mayoritas selama 10 tahun terakhir mengabdi kepada SBY. Begitu juga dengan kementerian yang langsung berurusan dengan kaum marhaen—basis tradisional PDI Perjuangan, yaitu Kementerian Tenaga Kerja, Kemendes dan Menteri Pertanian justru diserahkan ke kader dari partai lain.
PDI Perjuangan hanya mengambil porsi kementerian yang sifatnya administrasi belaka, seperti Mendagari, Seskab dan MenkumHam. Lalu dimana korelasi hasil riset Megawati Institute dengan menteri-menteri yang saat ini dijabat oleh kader-kader PDI Perjuangan?
Seharusnya momentum saat ini, dimana mereka sebagai partai pemenang pemilu 2014, benar-benar memaksimalkan potensi-potensi yang mereka miliki untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang menjadi platform perjuangannya. Membuka ruang seluas-luasnya bagi ekonomi rakyat untuk berkembang sekaligus membatasi gerak laju dari oligarki ekonomi—bahkan memukul mundur–dengan berbagai kebijakan.
Mengembangkan koperasi-koperasi rakyat sebagai wujud ekonomi gotong-royong. Memfokuskan pembangunan infrastruktur hanya untuk memberi pondasi bagi ekonomi kerakyatan yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 untuk berkembang dan bersaing ditengah arus distrpution yang saat ini melanda dunia. Sehingga kedepan bangsa ini dapat dengan gagah menjadi bangsa yang berdikari seperti amanat Bung Karno.
Memang benar jalan ini akan mendapatkan banyak hambatan, terutama dari para antek oligarki dan kaum neoliberalisme. Tapi apa yang ditakutkan selama di dukung rakyat? Seperti kata Bung Karno, “Dimana-mana asal semangat berkobar dan bersatu, bisa menundukkan musuh yang hebat. Persatuan rakyat adalah senjata yang sehebat-hebatnya”.
Manuver Politik Yang Keblinger
Empat Perwira Polisi rencananya akan diusung oleh PDI Perjuangan dalam perhelatan Pemilihan Gubernur 2018 ini, baik sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Memang tak ada salahnya mereka maju dalam perhelatan demokrasi ini, selama mereka mengundurkan diri dari posisi yang mereka sandang saat ini. Sama dengan calon-calon yang berlatar belakang tentara. Mereka memiliki hak yang sama selama mereka kembali menjadi masyarakat sipil. Karena siapapun mereka, apapun latar belakangnya memiliki hak yang sama di alam demokrasi.
Dari manuver PDI Perjuangan, sangat kentara bagaimana PDI Perjuangan sangat berambisi untuk merebut kemenangan dalam Pilgub 2018 ini. Karena kita sama-sama mengetahui bahwa kewenangan Polri saat ini sangat banyak dan power full. Sehingga jika para mantan petinggi Polri ini bertarung dalam ajang Pilgub, peluang untuk menangnya sangatlah besar. Mungkin PDI Perjuangan berkaca kepada kedua kekalahan di Pilgub Banten dan DKI Jakarta. Karena Pilgub 2018 adalah salah satu kunci bagi kemenangan Pemilu 2019.
Kita telah sama-sama mahfum bahwa saat ini tak ada satupun partai politik di Indonesia yang bergerak berlandaskan pada platform perjuangan, hampir semua partai politik bermanuver dikarenakan kepentingan pragmatisme semata. Ini tentu saja contoh buruk bagi rakyat.
Manuver-manuver politik yang berlandaskan kepada pragmatisme telah menjebak rakyat kepada isu-isu yang dapat membawa mundur peradaban bangsa ini. Tak ada perdebatan programatik dikalangan rakyat saat ini. Yang ada hanya ujaran-ujaran kebencian diantara para pendukung. Sungguh miris!
Disisi lain, manuver politik dalam respon Pilgub 2018 ini juga telah mengubur potensi-potensi muda, kader-kader PDI Perjuangan yang sebetulnya memiliki cara pandang dan pola pikir yang bisa dikatakan sejalan dengan platform perjuangan PDI Perjuangan itu sendiri, karena mereka lahir dari pergolakan politik di republik ini jauh sebelum masa reformasi. Bukan kader-kader karbitan yang lahir karena pragmatisme politik.
Banting Stir atau Ditinggalkan Rakyat
Tak ada jalan lain bagi PDI Perjuangan jika ingin kembali berkuasa dan menjadi pemenang pada pemilu 2019 yaitu mereka harus banting stir kembali kejalan perjuangannya. Seperti apa yang selalu mereka gembar-gemborkan selama 10 tahun menjadi oposisi. Saatnya mereka membuktikan bahwa ekonomi gotong-royong yang menjadi konsep dasar ekonomi republik ini jauh lebih baik dari sistem ekonomi oligarki atau neoliberalisme.
Jangan diulang kembali kekalahan pada pemilu 2004 lalu, disaat berkuasa, justru pada pemilu kalah. Kekalahan yang disebabkan kebijakan-kebijakan ekonomi politik yang merugikan rakyat, mulai menjual Indosat, menerapkan undang-undang perburuhan yang merugikan buruh, membuka kran impor seluas-luasnya dst. Ini momentum tepat bagi PDI Perjuangan untuk menjadikan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, dikelola dengan semangat kekeluargaan, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Masih ada waktu 1,5 tahun untuk mengembalikan republik ini kepada “roh sejatinya” dan cita-cita para faunding father. Mulai dengan meresuffle menteri-menteri pro neoliberalisme sampai menghentikan pembangunan infrastruktur yang ugal-ugalan. Kembali kepada Trisakti sesuai amanat Bung Karno. Hentikan manuver-manuver politik yang tak berbasis program. Beri kesempatan kaum muda yang telah teruji disegala lapangan untuk melanjutkan tongkat estapet idiologi Nasionalis-Seokarnois-Kerakyatan.
Jika tidak, rakyat pasti akan berpaling kepada partai-partai lain pada pemilu 2019 nanti. Karena satu hal yang tak dapat dicegah, rakyat ingin perubahan! Bukan lanjutan pemerintahan sebelumnya.
*Bin Firman Tresnadi, Direktur Eksekutif IDM
