Connect with us

Ekonomi

Paya Tumpi Siapkan Anggaran 100 Juta Lebih Cegah Covid-19

Published

on

Paya Tumpi Siapkan Anggaran 100 Juta Lebih Cegah Covid-19.

Paya Tumpi Siapkan Anggaran 100 Juta Lebih Cegah Covid-19. Foto Idrus Saputra Keuchik/Kepala Desa Paya Tumpi Baru, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah.

NUSANTARANEWS.CO, Aceh Tengah – Paya Tumpi Baru siapkan anggaran lebih dari Rp.100 juta untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Anggaran tersebut merupakan hasil revisi APBG TA 2020 beberapa waktu lalu yang memang disiapkan khusus untuk masa tanggap darurat penanganan virus corona, kata Idrus Saputra, S.Pd Kepala Desa (Reje) Paya Tumpi Baru, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Senin (06/04).

“Anggaran sebesar Rp.101.723.642,- tersebut merupakan hasil revisi APBG TA 2020 beberapa waktu lalu yang memang disiapkan untuk masa Tanggap Darurat Penanganan Virus Corona,” jelasnya kepada Nusantaranews.co.

Idrus juga mengungkapkan bahwa total dana desa yang dikelola oleh Paya Tumpi Baru sebesar Rp.1.132.102.800,- Dana tersebut bersumber dari Anggaran Dana Kabupaten (ADK) sebesar Rp.263.812.800,- dan Anggaran Dana Desa (ADD) dari APBN Rp.868.290.000,- Sumber dana lainnya adalah dari bagi hasil Pajak Rp.8.407.375.

Menurut Idrus, untuk tanggap darurat Covid-19, harus ada alokasi dana desa untuk pos darurat. Hal itu telah dinstrusikan oleh Menteri Desa serta Pimpinan Daerah melalui Surat Edaran.

Selain Surat Edaran Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 yang direvisi menjadi dengan Surat Edaran Mendes PDTT Nomor 11 Tahun 2020, Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa – juga sesuai Surat Edaran Bupati Aceh Tengah Nomor 443.1/953/DPMK/2020 Tentang Pencegahan dan Penaganan Corona oleh Pemerintah Kampung.

Kemudian sebagai tindak Lanjut Surat Edaran Bupati Aceh Tengah Nomor 443.1/1022/DPMK, yang diterbitkan oleh  Sekertariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, terkait petunjuk dan teknis dalam melakukan tata kelola anggaran tanggap Covid-19 di masing masing kampung serta kegiatan pencegahannya.

Baca Juga:  Bambang Brodjonegoro: Bulog Dapat Instruksi Pemerintah Jaga Inflasi

Sedangkan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Kampung/Desa tetap melaksanakan kegiatan fisik yang melibatkan warga gampong sebagai tenaga kerja atau dilakukan swakelola bersama warga dengan sistem pembayaran yang disepakati warga, perhari atau per tiga hari, tergantung kesepakatan sebelum pembangunan dilaksanakan.

Surat edaran terkait PKTD juga mempertegas kegiatan padat karya tersebut yang paling utama adalah melibatkan keluarga kurang mampu, miskin, dan ekonomi lemah di tengah penurunan ekonomi akibat terdampak virus corona.

Dalam petunjuk teknisnya juga dianjurkan agar para pekerja padat karya tunai ini tetap menjalankan Physical Distancing, jaga jarak antara pekerja dan juga wajib mengenakan masker.

Aparatur Desa harus melakukan sosialisasi hidup bersih bagi warganya dan memberikan informasi mengenai perkembangan penanganannya, baik data warga yang terinfeksi virus corona serta masyarakat miskin yang rentan terhadap gejolak ekonomi.

“Belum ada intruksi dari Pimpinan Daerah untuk pembagian sembako kepada warga, karena status belum darurat, masih Physical Distancing.”

Namun bila ada Orang Dalam Pengawasan (ODP) yang sedang di Isolasi oleh Desa, dan ada keluarganya yang ditinggal, maka desa berhak secara langsung menagani kebutuhan ODP dan keluarganya selama 14 hari. Alhamdulillah, Aceh Tengah hingga saat ini tidak ada ODP, terang Idrus.

Reje Idrus berharap agar penggunaan dana desa untuk tanggap darurat penanganan Covid-19 di Kabupaten Aceh Tengah benar-benar transparan dan tepat sasaran. Laporan kegiatan dan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 hendaknya di tempel di dinding posko secara berkala.(M2/Ed. Banyu)

Loading...

Terpopuler