NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono menyikapi Paspampres yang menerima aliran dana suap sebesar Rp 100 juta hingga Rp 150 juta dari eks Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Antonius Tonny Budiono. Menurutnya, Presiden tidak mampu mengatur anggaran untuk Paspampres.
“Istana yang membawahi Paspampres harus diperiksa KPK. Nah, kan kalau sudah begini artinya manajemen Joko Widodo dalam mengatur anggaran untuk Paspampres enggak becus dong kalau dana operasional Paspampres digunakan dari uang suap proyek alias uang korupsi,” kata Arief di Jakarta, Selasa (19/12).
BACA: Paspampres Diduga Nikmati Uang Haram, Image Presiden Jokowi Tercoreng
Melihat kejadian tersebut, Arief Poyuono mengusulkan agar Jokowi menaikkan anggaran Paspampres dua kali lipat. Di sisi lain, ia mengkritik blusukan Jokowi yang tidak berguna bagi masyarakat.
“Untuk menghindari hal-hal seperti ini, saya rasa anggaran Paspampres harus ditingkatkan 2 kali lipat. Apalagi Jokowi suka blusukan ke mana-mana, walaupun blusukannya enggak berguna bagi rakyat tapi hanya menghabiskan anggaran Paspampres yang harus terus mengikuti Jokowi ke mana pun dia pergi,” tambah arief.
Sebelumnya, Antonius Tonny Budiono mengaku sebagian uang siap kasus korupsi proyek Kemenhub juga ikut mengalir ke Paspampres Jokowi, kisarannya mencapai Rp 100-Rp 150 juta. Hal ini sekailgus menjadi bukti bahwa uang hasil korupsi bisa mengalir ke mana saja, termasuk ke lingkaran penghuni Istana Negara.
Artinya, image yang selama ini dibangun bahwa Jokowi anti dan bersih dari korupsi tercoreng sudah karena kelakuan pengawal kepercayaannya sendiri.
Editor: Eriec Dieda
