NUSANTARANEWS.CO, Myanmar – Partai Aung San Suu Kyi dipastikan menang telak dalam pemilu 8 November lalu. Menurut hasil akhir yang rilis oleh Komisi Pemilu pada Sabtu (14/11), Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD) mendapatkan 396 dari 476 kursi yang diperebutkan di parlemen. Sedangkan Partai-partai lain yang mewakili etnis minoritas mendapatkan 47 kursi.
Partai oposisi utama, Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan (USDP) yang didukung militer, hanya memperoleh 33 kursi. USDP pun mengajukan keberatan atas pemungutan suara pada hari Rabu dan menuntut pemungutan suara baru secepat mungkin “untuk mengadakan pemilihan yang bebas, adil, tidak bias dan bebas dari kampanye yang tidak adil”.
NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi memenangkan 83 persen jumlah kursi yang diperebutkan. Jumlah ini lebih banyak dari jumlah kursi yang diraih partai itu dalam pemilu lima tahun lalu yang mengakhiri pemerintahan junta militer yang telah berkuasa selama lebih dari 50 tahun.
Dalam sebuah pesan Aung San Suu Kyi berterima kasih kepada para pendukungnya, namun ia belum mendeklarasikan kemenangan. Pemerintahan baru Myanmar diperkirakan akan dibentuk pada Maret tahun depan. NLD menyerukan dukungan dari partai-partai yang mewakili etnis minoritas.
Selama lebih dari lima tahun terakhir pemerintah memprioritaskan untuk menggalakkan rekonsiliasi etnis dan revisi Konstitusi yang menjamin pengaruh militer terhadap politik. Namun, pemerintah dikritik karena tidak banyak memberikan hasil.
“Orang-orang jelas menyadari perlunya NLD mendapatkan cukup suara untuk membentuk pemerintahan sendiri,” kata juru bicara NLD Myo Nyunt kepada kantor berita AFP, menambahkan ini akan membantu “meminimalkan konflik politik”.
Kali ini, pemungutan suara dipandang sebagai referendum pada pemerintahan Aung San Suu Kyi, yang mempertahankan popularitasnya di dalam negeri bahkan ketika krisis Rohingya merusak reputasi internasionalnya. Rohingya dikecualikan dari pemungutan suara, sementara pemungutan suara dibatalkan di beberapa daerah konflik, yang mempengaruhi sekitar 1,5 juta orang.
Pengamat internasional dan domestik mengatakan pemungutan suara berjalan lancar dan tidak terlihat penyimpangan besar. Namun kurangnya transparansi komisi dan pembatalan pemilihan di banyak daerah etnis minoritas yang sudah bergolak mendapat kritikan dari berbagai pihak. (AS)
