NUSANTARANEWS.CO – Para menteri negara-negara anggota G20 sepakat untuk merampungkan prinsip-prinsip penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam transakasi global ekonomi digital di Kota Tsukuba, di sebelah utara Tokyo. Pembahasan terkait mengenai bagaimana memastikan keamanan dan privasi di tengah penyebaran pesat data elektronik dan kecerdasan buatan di seluruh dunia.
Selain itu, pertemuan juga membahas mengenai rencana mereformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Jepang mendukung sistem perdagangan multilateral berdasarkan peraturan WTO, sementara AS tetap mendukung negosiasi perdagangan bilateral.
Pada saat yang sama, AS, Jepang dan Eropa semuanya mendorong agar organisasi melakukan lebih banyak untuk mengatasi masalah seperti subsidi industri yang mendistorsi pasar, dengan mempertimbangkan Cina.
Menteri Komunikasi Jepang Masatoshi Ishida serta Menteri Perdagangan dan Perindustrian Hiroshige Seko yang menghadiri pertemuan tersebut, juga sebagai ketua bersama pertemuan – dalam pidato pembukaannya mengatakan bahwa aliran data yang bebas diperlukan bagi pembangunan seluruh dunia. Seko ingin agar para peserta berbagi konsep mempromosikan aliran data yang bebas yang esensial bagi inovasi teknologi.
Diyakini bahwa para menteri tersebut akan membahas cara-cara yang aman untuk memastikan pertukaran data lintas batas serta penyusunan peraturan terkait penggunaan kecerdasan buatan.
Para menteri juga menyepakati prinsip-prinsip AI, yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip yang diadopsi bulan lalu oleh OECD yang beranggotakan 36 negara dan tambahan enam negara.
Pedoman G20 menyerukan pengguna dan pengembang AI untuk menjadi adil dan bertanggung jawab, dengan proses pengambilan keputusan yang transparan dan untuk menghormati aturan hukum dan nilai-nilai termasuk privasi, kesetaraan, keragaman dan hak-hak buruh yang diakui secara internasional.
Sementara itu, prinsip-prinsip tersebut juga mendesak pemerintah untuk memastikan transisi yang adil bagi pekerja melalui program pelatihan dan akses ke peluang kerja baru.
Pada hari Sabtu, para menteri juga sepakat untuk bekerja untuk memungkinkan aliran data bebas lintas batas berdasarkan kepercayaan, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Jepang, mencatat bahwa informasi adalah sumber daya yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sambil mengakui masalah privasi dan keamanan.
Konsep, yang disebut Data Free Flow with Trust, atau DFFT, diusulkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe selama pidatonya pada bulan Januari di pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.
Senada dengan itu, Seko mengatakan bahwa, ada perbedaan dalam unsur kepercayaan apa yang dihargai oleh masing-masing negara, tetapi kami setidaknya bisa berbagi gagasan bahwa kepercayaan mempromosikan aliran data gratis, yang mengarah pada pengembangan ekonomi negara-negara dunia secara keseluruhan, dalam forum tersebut.
“Sangat berarti bahwa istilah Data Free Flow with Trust termasuk dalam pernyataan bersama,” tambah Seko. (Alya Karen)
