Pansus DPRD Nunukan Monitoring Dan Evaluasi Proyek Pendidikan di Sebatik

Pansus DPRD Nunukan monitoring dan evaluasi proyek pendidikan di Sebatik/Foto: Anggota Pansus DPRD Nunukan monitoring gedung sekolah di Sebatik.

NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Pansus DPRD Nunukan monitoring dan evaluasi proyek pendidikan di Sebatik. Anggota Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nunukan Tahun Anggaran 2020 DPRD Kabupaten Nunukan, melaksanakan monitoring dan evaluasi proyek pendidikan berupa bangunan SD, SMP, dan rumah guru di Sebatik.

Anggota Pansus dalam tiga kelompok daerah pemilihan (Dapil). Untuk Dapil Sebatik, empat orang anggota DPRD Nunukan masing-masing H Saleh, H Andi Mutamir, Hj. Nikmah, Hamsing dan Andre Pratama meninjau beberapa lokasi kegiatan fisik yang dilaksanakan pada 5 kecamatan pulau Sebatik.

Khusus bidang pendidikan, kegiatan fisik berjalan sesuai rencana dengan kualitas pekerjaan baik, hanya terdapat kekurangan pada bagian finishing, hal ini menjadi cacatan bagi kontraktor untuk memperbaiki.

“Ada beberapa sekolah SD dan SMP di Pulau Sebatik melakukan renovasi Ruang Kelas Belajar (RKB), sebagian kegiatan itu dikerjakan swakelola,” kata Andre Pratama pada Niaga Asia, Selasa (06/04).

Pada sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten Nunukan tahun 2020 mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai Rp 300 miliar, sebagian kegiatan dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPU-PR

Penggunaan DAK bidang pendidikan lebih banyak diperuntukan bagi RKB, pagar dan lapangan upacara, sedangkan untuk pengadaan meja kursi dan papan tulis disiapkan pemerintah daerah lewat APBD.

“Renovasi RKB tidak dilengkapi mebeler, tapi pengadaan bisa diusulkan lewat DAK sesuai laporan kebutuhan sekolah,” kata Andre.

Dalam pembangunan RKB dan sarana sekolah lainnya menggunakan DAK, pemerintah pusat meminta syarat legalitas lahan berupa sertifikat kepemilikan dan inilah yang menjadi kendala di seberapa sekolah.

Perhatian pemerintah pusat terhadap pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia sangat baik, sejumlah sekolah-sekolah bangunan Inpres di Pulau Sebatik, kini telah berubah menjadi gedung permanen.

“SDN 005 Desa Binalawan mendapatkan anggaran renonasi 3 RKB, sekolah ini sebelumnya berbahan kayu bangunan Inpres,” ujarnya.

Tidak sebatas RKB, tahun 2020 pemerimtah pusat melalui DAK membangun pula 4 unit rumah dinas guru SMPN 1 Sebatik Barat. Anggaranya yang mencapai Rp 778.000 itu telah terealisasi 100 persen.

Kucuran ratusan miliar untuk sektor pendidikan diharapkan dapat menjadi pemicu sekolah lebih meningkatkan lagi mutu pendidikan, meski saat ini hampir semua sekolah masih melaksanakan belajar daring.

“Ada belasan proyek renovasi SD dan SMP di Pulau Sebatik, mulai dari SKB, peralatan labotorium sampai pembangunan toilet,” tutupnya. (ES)