Panglima TNI Gatot Nurmantyo bersama Kepala Staf TNI dan Kapolri. Foto: Humas Setkab
Panglima TNI Gatot Nurmantyo bersama Kepala Staf TNI dan Kapolri. Foto: Humas Setkab

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kapoksi PPP Komisi I DPR RI, Mohammad Arwani Thomafi turut bersuara terkait dengan wacana pergantian jabatan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo karena tak lama lagi akan memasuki masa pensiun. Dalam kurun waktu 6 bulan ke depan, Jenderal Gatot Nurmantyo akan melepaskan masa jabatannya sebagai Panglima TNI dan akan digantikan sosok baru.

Menurut Arwani, Panglima TNI yang akan datang memiliki peran strategis terkait dengan sejumlah agenda politik tahun 2018 dengan Pilkada Serentak dan Pemilu 2019.

“Memastikan TNI tidak berpolitik praktis, imparsial dan teguh mengawal kedaulatan NKRI menjadi agenda penting di bawah komando Panglima TNI yang baru,” kata Arwani di Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Selain itu, kata dia, agenda modernisasi kekuatan serta persoalan kesejahteraan TNI juga menjadi pekerjaan rumah yang senantiasa harus terus dikawal pimpinan TNI.

Seperti kita ketahui, rencana strategis (renstra) pembangunan TNI melalui program Minimum Essensial Force (MEF) dibagi dalam tiga tahap. Pertama 2009 hingga 2014, kedua 2015 sampai dengan 2019, dan terakhir 2020 hingga 2024. Target yang ditentukan dalam renstra 1 adalah 30%. Selanjutnya, kedua adalah 30%, dan sisanya diselesaikan dalam renstra terakhir.

Para analis militer menyebutkan, Dalam renstra pertama telah dicapai kurang lebih 27%. Sementara dalam rentra kedua, dalam 3 tahun terakhir ini masih 0%. Seharusnya dalam renstra kedua ini sudah harus tercapai di antaranya, pengadaan pesawat tempur TNI AU, kapal selam TNI AL, dan rudal taktis TNI AD.

Membangun dan memperkuat TNI tidak boleh terhambat mengingat hakekat ancaman yang semakin nyata di depan. Dan Dua spot yang menjadi perhatian adalah wilayah Natuna dan perbatasan dengan Filipina.

Kemudian, di tengah tingginya tuntutan terhadap profesionalitas prajurit TNI, jangan sampai tidak seimbang dengan risiko yang dihadapi di medan tugas. Sebagai contoh, tunjangan kinerja TNI seharusnya mendapat alokasi yang paling tinggi karena adanya risiko kematian. Risiko kematian prajurit militer lazim digunakan dalam perhitungan gaji atau tunjangan lain.

Terkait dari angkatan mana yang akan dipilih, politisi PPP ini menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi karena memang hak prerogatifnya. Sejauh ini, nama Laksamana TNI Ade Supandi menguat dibandingkan Jenderal TNI Mulyono dan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

“Konstitusi memberikan mandat penuh kepada presiden untuk mengusulkan pergantian panglima TNI. Kapan dan dari angkatan mana, biarlah pembahasan hal itu tidak menjadi ruang yang akan mengurangi hak prerogatif presiden. TNI mempunyai tradisi pengkaderan yang sangat bagus dan teruji. TNI juga mempunyai banyak stok kader yang selain professional dan tangguh, juga sangat siap untuk mengisi estafet kepemimpinan di TNI. Presiden tinggal milih saja. Domain kami nanti soal setuju atau tidak,” papar Arwani. (red)

Penulis: Eriec Dieda/NusantaraNews

Komentar