Berita UtamaPolitik

Panglima TNI: Saya Mungkin Besok Bisa Diganti

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo berkeluh kesah dalam rapat dengar pendapat bersama Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu dan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Gatot merasa kesal kewenangannya dipangkas melalui peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015. “Begitu muncul peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 tahun 2015, kewenangan saya tidak ada. Sekarang tidak ada, Pak,” ujar Gatot.

Dengan adanya peraturan tersebut, ia tidak bisa menjalankan kewajibannya membuat dokumen rencana anggaran dalam jangka panjang, menengah, hingga pendek baik di Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara.

Maka sebagai Panglima TNI, dia merasa sulit bertanggung jawab dalam pengendalian terhadap tujuan, sasaran penggunaan anggaran TNI termasuk angkatan. Tanggung jawab itu dilimpahkan langsung ke Kementerian Pertahanan.

“Tidak melalui Panglima TNI dan ini merupakan pelanggaran hierarki karena kami tidak melalui angkatan dan kami hanya menjelaskan belanja barang markas besar TNI dengan jajaran opersional saja,” ungkapnya.

Baca Juga:  TKD Jatim Blusukan Pasar, Warga Pogot Acungkan Dua Jari Prabowo-Gibran

TNI memang di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, namun menurutnya, bukan bagian dari unit operasional semata. Gatot berujar TNI terdiri dari AL, AU, dan AD di bawah pimpinan Panglima TNI.

Keluhan itu, lanjut Gatot, harusnya dibuka pada 2015-2016 lalu. Namun, dia baru mau menyampaikannya saat ini mengingat masa kepemimpinannya akan berakhir.

“Saya buka ini untuk mempersiapkan adik-adik saya. Karena saya mungkin besok bisa diganti, paling lambat bulan Maret 2018, saya harus diganti,” ucap dia.

Gatot mengakui, apa yang disampaikannya memang kurang berkenan bagi Menhan Ryamizard. Akan tetapi, hal tersebut dilakukan agar Panglima TNI berikutnya benar-bebar bisa mengontrol dari atas sampai ke bawah, termasuk dari segi anggaran.

“Kami pernah mengalami bagaimana helikopter AW-101, sama sekali TNI tidak tahu. mohon maaf kurang berkenan tapi ini yang harus kami sampaikan,” kata dia.

Mendengar keluhan itu, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon lantas meminta penjelasan kepada Menhan Ryamizard. Namun, Ryamizard meminta agar penjelasan itu dilakukan secara tertutup tanpa diliput awak media.”Bapak pimpinan, saya rasa bicara tertutup saja, tidak enak. Kalau tertutup, bisa buka-bukaan,” ungkap Ryamizard.

Baca Juga:  Tugu Rupiah Berdaulat Diresmikan di Sebatik

Reporter: Richard Andika

Related Posts

1 of 52