NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Baru-baru ini Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengintruksikan kepada seluruh jajarannya untuk menggelar nobar (nonton bareng) film pemberontakan PKI. Intruksi tersebut pun banyak disambut baik publik Indonesia, namun ada beberapa pihak yang merasa keberatan.
Nada keberatan ini salah satunya muncul dari politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon. Sebagai pemegang tongkat komando tertinggi di TNI, Anggota Komisi I DPR ini menilai tidak semestinya Gatot Nurmantyo membuat intruksi semacam itu. Bahkan Effendi menuding intruksi panglima TNI itu memberikan isyarat pesan tertentu pada prajurit TNI.
“Tidak perlu lah. Yah kalau orang mau nonton, yah tidak perlu orang mau nonton. Tapi kalau ada intruksi berarti ada pesan gitu yang muatan itu ‘kamu harus mengetahui ini kesejarahan’ apakah kesejaraan dari film itu yang diadopsi oleh prajurit muda kita? Belum tentu, nanti dulu karena itu kan sejak reformasi kita tidak mengenal itu kejadian itu,” katanya.
Sebagaimana diketahui, sejak kegagalan kudeta tahun 1948 dan 1965, PKI dan semua paham berbau komunis menjadi terlarang di Indonesia. Bahkan di kalangan umat Islam, nama PKI adalah momok. Pasalnya di era jaya-jayanya, banyak kyai dan santri dibantai oleh kelompok PKI.
Mengenai intruksi panglima TNI, Effendi Simbolon kembali mempertanyakan intruksi panglima TNI tersebut. “Yah kami juga bertanya juga kenapa sih pak jenderal Gatot harus membuat intruksi yah. Yah kalau mau nonton nonton aja. Gak usah harus dibuat intruksi,” ungkap dia.
“Kalau intruksi mau perang bolehlah kita perang lawan mana gitu. Ini intruksi nobar kira kira mereduksi atau posisi yang sebagai panglima,” sambungnya.
Dirinya juga menuding Panglima TNI punya motif politik di balik intruksinya. Maka dari itu Effendi meminta kepada presiden untuk menarik intruksi yang telah disampaikan oleh panglima TNI. Politisi PDIP ini beralasan agar isu PKI tidak semakin melebar.
“Presiden harus memrintahkan kepada panglima TNI tolong ditarik karena itu kan maknanya akan melebar dan meluas. Bayangkan sekarang Parpol itu ikut-ikutan nobar. Akhirnya pecah belah kita,” ujarnya.
Pewarta: Syaefuddin A
Editor: Romandhon
