NUSANTARANEWS.CO – Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, baru menjadi kesepakatan bangsa sejak tahun 1966 dengan ditetapkannya TAP MPRS No.XX/MPRS/1966, di antaranya menetapkan:
“Sumber dari tertib hukum sesuatu negara atau yang biasa dinyatakan sebagai “sumber dari segala sumber hukum” adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari Rakyat negara yang bersangkutan.
Sumber dari tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia, ialah cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri-kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat bentuk dan tujuan Negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan daripada Budi Nurani Manusia.
Pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia itu pada 18 Agustus 1945 telah dimurnikan dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan atas nama Rakyat Indonesia, menjadi Dasar Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial. [sic. Rumusan sila ke lima berbeda dengan rumusan yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 [Dirangkum dari TAP MPRS No. XX/MPRS/1966]
Dari Ketetapan MPRS tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:
- Pancasila sebagai dasar negara adalah fondasi bagi pembentukan negara-bangsa.
- Pancasila sebagai dasar negara merupakan cita negara (staatsidee) dan cita hukum (rechtsidee) yang berkembang menjadi staatsfundamentalnorm bersifat konstitutif dan regulatif, sehingga harus menjiwai dan menjadi acuan statik bagi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pancasila sebagai dasar negara adalah asas dari hukum positif yang berlaku di NKRI, dengan kata lain merupakan sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 10 tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI harus berdasar pada Pancasila yang bersifat final dan mengikat.
- Pancasila sebagai dasar negara menjiwai UUD 1945 dalam mengatur penyelenggara-an negara serta menata kehidupan warga-negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[]
Penulis: Soeprapto (Ketua LPPKB)