NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pemerintah Menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI yang mulai berlaku pada Senin (19/11/2018). Pertumbuhan ekonomi global diprediksi masih akan melambat pada tahun 2019.
Menurut pemerintah, kebijakan normalisasi moneter di Amerika masih akan berlanjut dan perang dagang Amerika Serikat-China mereda. Namun, mulai muncul potensi perang dagang dengan negara lain, serta volatilitas harga minyak dan komoditi utama di pasar dunia masih tinggi.
“Ekonomi global masih dilanda ketidakpastian,” bunyi draf paket kebijakan ekonomi tersebut.
Baca juga: Prediksi Rizal Ramli Soal CAD Bebani Rupiah Jadi Kenyataan
Dikatakan, membaiknya ekonomi Amerika (naiknya pertumbuhan ekonomi dan turunnya pengangguran di atas perkiraan), dan kenaikan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) yang masih berlanjut, mempengaruhi aliran modal di pasar dunia.
“Salah satunya mengakibatkan US Dolar kembali ke Amerika dan keluar (outflow) dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia,” bunyi draf itu.
Meskipun sejak awal tahun terjadi aliran keluar (outflow) modal asing, namun pada awal November 2018 terjadi aliran masuk (inflow) modal asing ke Indonesia melalui Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp 14,4 triliun, sehingga antara Januari-November 2018 aliran masuk telah mencapai Rp 42,6 triliun.
Baca juga: Neraca Pembayaran Indonesia Alami Defisit 4,4 Miliar Dolar AS
Selain itu, terdapat juga aliran masuk modal asing ke saham pada November mencapai Rp 5,5 triliun. Aliran modal yang masuk ke Indonesia ini menunjukkan bahwa investor asing mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap kondisi perekonomian Indonesia.
“Melihat kepercayaan investor asing mulai meningkat, pemerintah lebih optimis untuk semakin mendorong masuknya modal asing yang lebih besar, termasuk melalui Investasi Langsung. Terjadinya penurunan Investasi Langsung pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Q3 2018, semakin menguatkan tekad pemerintah untuk mengembalikan peningkatan Investasi Langsung sehingga akan mampu menutup kenaikan defisit Transaksi Berjalan,” tulus draf yang disingkat PKE XVI tersebut.
Baca juga: Ini Tawaran Rizal Ramli Kepada Pemerintah Atasi Defisit Neraca Transaksi Berjalan Indonesia
Selain itu, pemerintah berharap kepercayaan investor akan meningkat dalam jangka pendek. “Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XVI yang mencakup, pertama Perluasan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday), kedua Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dan ketiga Peningkatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Hasil Sumber Daya Alam.
(gdn/wbn/sno)
Editor: Gendon Wibisono
