NUSANTARANEWS.CO – Pemerintah telah merilis paket kebijakan ekonomi yang ke-13. Di dalam paket kebijakan tersebut dicantumkan terkait pembangunan perumahan murah untuk rakyat, namun menurut Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, ketimbang mengeluarkan paket kebijakan baru, lebih baik Pemerintah mengevaluasi ke 12 paket kebijakan ekonomi sebelumnya yang tidak jelas nasibnya.
“Punya rumah itu penting, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu membaiknya daya beli dan penciptaan kesempatan kerja yang lebih baik. Jadi, seharusnya pemerintah mengevaluasi 12 paket kebijakan sebelumnya yang sudah tak begitu jelas nasibnya ketimbang bikin paket baru yang belum tentu juga bisa dicapai,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (30/8/2016).
Heri mengatakan, ke 12 paket kebijakan sebelumnya, terutama yang terkait dengan investasi, peningkatan kemudahan berusaha khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta penciptaan kesempatan kerja yang lebih baik, seharusnya sudah bisa dinikmati saat ini.
“Nyatanya kan tidak. Malahan, kita semua kaget, laporan BPS (Badan Pusat Statistik) terbaru menyebutkan bahwa telah terjadi penurunan Rp200 ribu orang yang bekerja di sektor pertanian, kemiskinan masih 28 juta orang, ketimpangan juga makin lebar. Ini kan masalah sesungguhnya. Lalu, paket-paket yang sudah dirilis sebelumnya, kemana saja?,” ujarnya.
Heri mengaku khawatir jika paket kebijakan ekonomi ke 13 ini juga akan bernasib serupa. “Hanya akan menjadi angin segar di telinga, tapi tak pernah ada realisasinya seperti halnya kembang api yang menyala indah di awal, tapi mati dalam sekejap,” kata Politisi Partai Gerindra itu.
Kendati demikian, Heri tetap meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi program-program rumah untuk keluarga miskin yang pelaksanaannya masih minimal. Bahkan, dalam beberapa kasus, menjadi ajang transaksional. “Rakyat yang sudah miskin, dibebani lagi dengan pungutan yang tidak jelas,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Heri mendorong pemerintah untuk merealisasikan paket-paket kebijakan ekonomi yang sebelumnya sudah dirilis, namun evaluasi dan monitoringnya yang masih absurd. Termasuk juga evaluasi atas skema penganggarannya. “Ini penting mengingat APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita masih kurang sanggup, masih defisit,” ungkapnya lagi. (Deni)
