NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pakar hukum Indriyanto Senoaji mengatakan permasalahan Deputi Pencegahan (Pahala) dan Deputi Penindakan (Firly) bukan dalam konteks vested interest maupun bagi organs interest. Karenanya, tidak ada Conflict of Interest.
“Dari pengalaman kami, para deputi dipastikan jalankan tugas dan kewenangan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) kelembagaan dangan sepengetahuan Pimpinan. Bahkan hal ini dibenarkan berbasis Peraturan KPK No. 07/2013 tentang Perilaku KPK, khususnya Nilai Integritas, pada angka 12 dinyatakan intinya bahwa Pegawai KPK dilarang mengadakan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau pihak lain yang ada kaitannya dengan perkara, kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas sepengetahuan atasan,” kata Indriyanto, di Jakarta, Kamis (18/10/2018).
Dia menjelaskan, pasal 36 UU KPK berbasis fungsi dan norma hukum yang hanya mengikat implementasinya dalam konteks pro justitia sebagai ranah bidang Penindakan, bukan bidang pencegahan.
Begitu pula Firly dan TGB, kata Indriyanto, juga tidak ada dalam konteks mengganggu penegakan hukum yang secara substansial akan mendetruksi atau mempengaruhi penanganan perkara.
“Jadi, agar pasal 36 UU KPK tidak dimaknai secara rigid dan ekstensif, karena itu peraturan KPK memberikan solusi pemaknaan yaitu sepengetahuan atasan,” jelasnya.
Lagi pula, lanjutnya, diyakini bahwa dedikasi Pahala dan Firly epada negara tidak diragukan dalam menjalankan ini semua dan tentunya dengan sepengetahuan atasan.
“Jadi saya tidak melihat hal ini sebagai persoalan krisis kepimpinan KPK. Secara organisatoris dan kelembagaan, KPK sangat solid dan eksis,” imbuhnya.
Pewarta: Eriec Dieda
Editor: Alya Karen
