Connect with us

Opini

Organisasi Kabinet Indonesia Maju Tumpang Tindih

Published

on

Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. (Foto: Setkab)

Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. (Foto: Setkab)

Organisasi Kabinet Indonesia Maju Tumpang Tindih

Oleh: Defiyan Cori, pemerhati ekonomi

Organisasi dalam berbagai literatur ilmu manajemen secara definisi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan pimpinannya untuk meraih tujuan bersama yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan dengan hasilnya. Dan, sebuah organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, organisasi juga merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terkoordinasi berdasar tugas pokok dan fungsinya.

Kabinet Indonesia Maju adalah nama yang diberikan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, sebagai kelanjutan kepemimpinan di periode kedua Presiden Joko Widodo. Seharusnya organisasi kabinet yang dibentuk pada periode kedua ini akan semakin baik dibanding Kabinet Kerja pada periode 2014-2019 lalu yang tak terkoordinir baik dan tumpang tindih. Namun fakta yang terjadi justru sebaliknya, kabinet yang telah dibentuk oleh Presiden semakin tumpang tindih dan terkesan serampangan dalam penyusunan numenclateurnya.

Kekacauan Koordinasi

Jika mengacu pada definisi organisasi (organization) yang merupakan suatu kelompok orang, maka tentu kelompok tersebut biasanya memiliki atasan dan juga bawahan, dimana bawahan atau dalam sebuah perusahaan karyawan/pegawai yang berada di bawah pengarahan atasan (manajer/pimpinan) demi mencapai tujuan bersama.

Menurut Schein, organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab. Dengan pengertian organisasi tersebut, telah sangat jelas bahwa dalam rangkaian organisasi itu terdapat suatu hubungan erat antara atasan atau pimpinan dan bawahan, sehingga akan terjalinlah sebuah program kerja yang efektif, dan hal itu tidak luput dari adanya  suatu pengorganisaan dari seorang pemimpin organisasi sebagai koordinator dan sekaligus konduktor.

Baca Juga:  Pilkades Serentak, TNI-Polri di Lamongan Siaga

Anggota Kabinet Indonesia Maju yang menjabat di kementerian secara keseluruhan berjumlah 42 orang, terdiri dari 4 orang Menteri Koordinator (Menko), 30 orang Menteri Teknis dan 8 (delapan) orang Wakil Menteri/Wamen (2 orang adalah Wamen BUMN).

Memperhatikan susunan anggota Kabinet Indonesia Maju, maka tampak keanehan dan keganjilan pada numenklatur yang akan berdampak pada koordinasi organisasi dalam mencapai tujuan seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo. Numenklatur tersebut jelas akan mengganggu kinerja kabinet yang kemudian akan membuat gaduh serta tak akan fokus bekerja secara optimal. Struktur kabinet yang terbentuk saat ini tidak akan efektif dan efisien dalam mencapai kinerja pemerintahan lima tahun ke depan dan cenderung memperpanjang jalur birokrasi dan koordinasi.

Sebagai contoh, fungsi koordinator pada Kementerian Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Perekonomian, bahwa selama lima tahun Kabinet Kerja selalu tumpang tindih, membuat kacau urusan birokrasi serta bergandanya jalur koordinasi kementerian teknis. Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah pihak yang mengelola tindak lanjut  kebijakan yang berkaitan dengan bidang perekonomian untuk urusan investasi, selama ini adalah di bawah koordinasi Kementerian Perekonomian. Lalu, apa hubungan koordinasi Menteri Investasi/Kepala BKPM dengan Kementerian Kemaritiman dan Investasi? Apakah Menteri Investasi/Kepala BKPM harus berkoordinasi dahulu dengan dua orang Menko ini sebelum mengambil keputusan terkait investasi dari investor dalam negeri dan luar negeri?

Bagaimana halnya dengan kementerian bidang ekonomi dan industri lainnya yang selama ini berkoordinasi dengan Kementerian Perekonomian dalam berbagai urusan investasi, perindustrian dan perdagangan untuk menggerakkan sektor manufaktur (riil), termasuk juga industri perikanan dan kelautan yang berada di bawah koordinasi Menko Kemaritiman dan Investasi. Salah satu contoh soal investasi saja sudah dapat menggambarkan bagaimana buruknya koordinasi anggota kabinet yang dijabat oleh Menteri teknis lainnya dalam menjalankan organisasinya. Alih-alih janji merampingkan kabinet yang seharusnya ditunaikan, malah membuat numenclateur sesuka hati sehingga berakibat adanya tumpang tindih birokrasi yang akan berimplikasi pada kegaduhan dan kekacauan koordinasi sehingga merugikan publik dan keuangan negara dalam jangka panjang.

Baca Juga:  Sidang Praperadilan Kasus Dugaan Makar, Kuasa Hukum Yakin Kivlan Zen Bebas

Loading...

Terpopuler