NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Di era pemerintahan Jokowi-JK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terseok-seok menjalani agendanya menyeret para pelaku tindak pidana korupsi ke pengadilan dan menjebloskannya ke penjara. Upaya pelemahan KPK di masa Jokowi berlangsung massif dan sistematis.
Tak pelak, menjelang pentutupan tahun 2017, catatan miring kembali disematkan kepada pemerintahan Jokowi dalam bidang penegakkan hukum, terutama pemberantasan korupsi. “Agenda pemberantasan korupsi pada pemerintahan Jokowi masih buruk,” kata Ketum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Azhar Simanjuntak, Jakarta, Rabu (27/12/2017).
“Saya melihat perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia buruk. Ketika (Abraham) Samad dan Bambang Widjojanto diganti oleh tiga orang yaitu Taufiqurrahman Ruki, Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi, belum lagi kasus korupsi e-KTP yang tak kunjung usai dan lain-lain,” sebut Dahnil.
Sekadar catatan, berdasarkan hasil survei evaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK, yang menyangkut kepuasan terhadap kinerja di bidang penegakkan hukum, hasilnya tak menggembirakan. Hanya 45,9 persen masyarakat puas dengan kinerja Jokowi-JK, dan tidak puas sebesar 39,9 persen. Hasil ini terbilang buruk dan rendah. Pasalnya, secara kuantitatif angka 45,9 persen di bawah standar persentase kepuasan yang ditetapkan lembaga survei Poltracking Indonesia minimal 60 persen.
Dahnil melihat, buruknya kinerja Jokowi-JK dalam bidang penegakkan hukum tampak dari adanya praktik pelemahan KPK. Lembaga anti rasuah itu, kata dia, diterjang bertubi-tubi dari segala sisi, dan pelemahan itu sangat jelas, baik dari internal maupun eksternal KPK.
“Di sana ada prakteik kuda troya untuk pelemahan dan demoralisasi dari dalam. Belum lagi praktek rekrumen pimpinan KPK terasa sekali. Pertanyaannya adalah apakah bisa dilihat secara parsial adanya pelemahan KPK? Tidak. Jelas operasi itu jelas terpimpin dari istana,” tegasnya.
Dahnil menuding bahwa istana merupakan pusat terjadinya upaya pelemahan KPK. “Episentrum upaya pelemahan kpk itu berada di istana presiden sendiri. Dengan adanya kriminilisasi pimpinan KPK,” sambungnya.
“Jadi, kalau mau melihat kinerja Jokowi dalam upaya pemberantasan korupsi dapat dilihat dari tahun pertama, kedua dan ketiga. Karena untuk tahun keempat dan kelima pasti hanya akan penuh dengan pencitraan,” pungkasnya.
Reporter: Syaefuddin A
