NUSANTARANEWS.CO – Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI segera mengumumkan hasil Survei Kepatuhan Tahun 2016 pada 6 Desember yang akan datang di Jakarta. Penilaian terhadap kompetensi penyelenggara pelayanan publik dan persepsi pengguna layanan itu dilakukan di 33 Provinsi dan 140 Pemerintah Kabupaten dan Kota.
Menurut Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala, survei ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sekaligus uji kualitas penyelenggara pelayanan publik serta mengetahui persepsi kepuasaan pengguna layanan.
“Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 15 telah mengamanatkan kewajiban penyelenggara untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Hal ini menjadi salah satu dasar Ombudsman RI untuk melakukan survei penilaian kompetensi penyelenggara layanan publik,” terangnya di Jakarta, Senin (21/11/2016).
Adrianus melanjutkan, survei kompetensi yang dilaksanakan dari bulan Maret hingga Oktober 2016 ini merupakan program penilaian kepatuhan penyelenggara layanan terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang berimplikasi pada zonasi merah, kuning, hijau pada pemerintah daerah.
“Penilaian kompetensi penyelenggara layanan berfokus pada pelaksanaan survei kepuasaan masyarakat yang dilaksanakan oleh penyelenggara layanan, pelibatan masyarakat dalam penyusunan standar layanan dan pengelolaan pengaduan yang diselenggarakan oleh penyelenggara layanan. Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik,” jelasnya.
Sementara itu survei tentang persepsi pengguna layanan berfokus pada kenyamanan pengguna layanan dalam mengakses pelayanan publik, kesesuaian standar yang ditetapkan dengan pelaksanaannya. “Penilaian itu termasuk ada atau tidaknya pungli pada unit layanan tersebut, juga ada atau tidaknya praktik percaloan di dalamnya,” kata Adrianus. (ORI)
