NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai tidak mampu mengawasi pencurian devisa negara hasil dari kedatangan turis dari Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia selama ini. Peran dan fungsi OJK pun mulai dipertanyakan.
“OJK sebaiknya dibubarkan saja karena tidak mampu mengawasi pencurian devisa negara hasil dari kedatangan turis Republik Rakyat China ke Indonesia,” ujar wakil ketua DPP Gerindra, Arief Poyuono, Jakarta, Rabu (21/11/2018).
Sebelumnya, Gubernur Bali I Wayan Koster menutup toko-toko milik warga negara Tiongkok karena melanggar peraturan perundang-undangan. Paket wisata ke Bali oleh agen perjalanan di Tiongkok dijual murah dan perputaran uang wisata tersebut lebih banyak untuk Tiongkok. Toko-toko milik warga Tiongkok di Bali bertransaksi tidak menggunakan mata uang rupiah serta sistem pembayarannya menggunakan kartu Tiongkok melalui aplikasi WeChat.
“Kira-kira menteri-menterinya kangmas Joko Widodo yang bersentuhan dengan masalah devisa dan tourism tahu enggak ya. Dan kangmas Joko Widodo tahu enggak kenapa jumlah turis dari China yang datang ke Indonesia itu jumlahnya terjadi peningkatan signifikan, jumlah turis China ke Bali dalam beberapa tahun terakhir, persisnya selama periode 2015-2018,” imbuh Arief.
Dia mengungkapkan, rata-rata pertumbuhan kunjungan turis China ke berbagai negara di seluruh dunia (global) mencapai 13,30 persen.
“Namun, rata-rata pertumbuhan kedatangan turis China ke Indonesia (termasuk Bali) lebih tinggi dibanding rata-rata global itu,” sebutnya.
Pewarta: Gendon Wibisono
Editor: Almeiji Santoso
