NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pengamat Politik NSEAS Muchtar Effendi Harahap menilai kondisi keamandan dan ketertiban rakya merupakan salah satu faktor pendukung peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di suatau daerah, khususnya di Provinsi DKI Jakarta.
“Tanpa terjamin keamanan dan ketertiban tentu investasi lama bisa “minggat” dan investasi baru “berpikir berat” untuk masuk ke DKI. Juga DKI harus terjamin aman mengingat status sebagai Ibukota. Sebab, citra positif Indonesia sangat bergantung pada tingkat keamanan dan ketertiban DKI,” kata Muchtar dalam keterangannya kepada nusantaranews, Senin (3/4/2017) malam.
Dalam hal keamanan dan ketertiban, menurut Muchtar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini belum mampu mencptakannya. Hal itu dilihat dari persyaratan yang dapa menumbuhkan perekonomian dan investasi.
“DKI di bawah Gubernur Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), kota paling tak aman sedunia. Pada awal 2015 CNN Indonesia menyajikan hasil survei Economist Intelligence Unit menempatkan Jakarta sebagai kota “paling tak aman sedunia”. Survei 50 kita di dunia memasukkan 40 indikator kuantitatif dan kualitatif, terbagi dalam empat kategori tematik yakni (1) keamanan digital; (2) jaminan kesehatan; (3) infrastruktur; dan (4) personal,” jelas dia.
Muchtar menjelaskan, setiap kategori terbagi lagi ke dalam tiga hingga delapan subindikator, seperti langkah kebijakan dan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu, lanjutnya, Gubernur baru DKI Jakarta nanti, harus mampu menurunkan prestasi kota paling tak aman se dunia.
Di lain fihak, tambah Muchtar, pada akhir 2014, Thomson Reuters Fondation, sebuah lembaga survei meneliti keamanan perempuan dalam angkutan umum. Dari 16 kota terbesar di dunia, Jakarta berada di peringkat “kelima soal” ketidakamanan perempuan saat menaiki angkutan umum. Empat peringkat awal adalah Bogota ibukota Kolombia, Mexico City ibukota Meksiko, Lima ibukota Peru, dan Delhi ibukota India.
Rata-rata wanita disurvei mengatakan mereka pernah diraba-raba atau dilecehkan secara lisan saat naik transportasi umum. Juga, kebanyakan merasa tidak aman bepergian sendirian di malam hari di Jakarta. “Gubernur baru harus mampu menurunkan peringkat negatif keamanan perempuan ini minimal ke nomor dibawah 10 dari 16 kota besar dlm 5 tahun kedepan,” harapnya.
“Gubernur lama tak mampu dan gagal urusan keamanan dan ketertiban masyarakat DKI. Untuk Gubernur baru harus mampu menjamin keamanan dan ketertiban dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai kunci menciptakan keamanan dan ketertiban. Tak boleh hanya bergantung pd Kepolisian. Jakarta harus menjadi kota aman dan ramah,” sambung altivis 77-78 itu.
Bagi Muchtar, salah satu program layak dilaksanakan Gubernur baru adalah “audit” berkala keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan petugas keamanan lingkungan maupun aparat keamanan. “Gubernur lama tak pernah melaksanakan program audit ini,” kata Muchtar menuntarkan.
Pewarta/Editor: Achmad Sulaiman
