NUSANTARANEWS.CO – Produsen senjata terkemuka Swedia, Saab, optimis bisa meningkatkan penjualan senjata ke seluruh dunia dan berharap dapat melampaui target keuangan jangka panjang perusahaan. Namun, rencana cerah Saab tampaknya akan terhambat oleh rencana Stockholm untuk menerapkan peraturan yang lebih ketat untuk perdagangan senjata.
Awal bulan ini, Saab Defense Group melaporkan kenaikan pesanan sebesar 62 persen dari Januari hingga September, karena sejumlah penjualan utama sistem pesawat tempur dan persenjataan, serta dukungan penandatangan kontrak. Kantor berita Swedia, Evertiq seperti dikutip Sputnik melaporkan dengan pesanan yang dipesan selama periode ini sebesar SEK 24,2 miliar ($ 2,9 miliar), Saab telah melampaui jumlah pemesanan yang dilakukan selama periode 2016 keseluruhan. Selain itu, penjualan dilaporkan meningkat sebesar 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Di bagian utama dunia, kita masih menyaksikan peningkatan anggaran pertahanan dan upaya keamanan sipil yang lebih besar daripada sebelumnya,” CEO Saab Hakan Buskhe menulis dalam laporan perusahaan untuk kuartal ketiga.
Menurut Buskhe, Saab menerima serangkaian pesanan berukuran kecil dan menengah selama periode ini, termasuk perpanjangan kontrak layanan dan simulator tiga tahun dalam pelatihan taktis dengan Departemen Pertahanan Inggris.
Buskhe juga mengatakan bahwa ia mengharapkan perang cyber dan cyber defense menjadi area pertumbuhan baru yang besar. Menurutnya, Saab semakin berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan cyber, sementara seluruh area tumbuh lebih dari 20 persen per tahun.
LATEST: @Saab announces new submarine models to accompany its A26 design. Details here: https://t.co/scQtjJtRuW #submarine #saabinthesea pic.twitter.com/E2t38ofUcj
— Beth Maundrill (@GunshipGirl) August 31, 2017
Awal tahun ini, Saab juga menyuarakan harapan untuk meningkatkan penjualan kapal selam ke Asia di tengah krisis Korea Utara, yang ditambah dengan meningkatnya ketegangan politik di kawasan tersebut yang mendorong banyak negara Asia untuk memperkuat kemampuan pertahanan mereka. Harapan utama Saab, proyek kapal selam A26, tidak terlalu bernasib baik di pasar Eropa.
Namun, rencana Saab dapat digagalkan oleh serangkaian tindakan yang memperkuat peraturan mengenai ekspor militer negara tersebut sesuai dengan kesepakatan lintas partai 2015. Menurut RUU yang saat ini sedang diperdebatkan di parlemen Swedia, status demokrasi negara penerima harus merupakan syarat penting untuk ekspor senjata. Semakin buruk status negara, semakin sedikit ruang untuk izin akan dikeluarkan.
Lebih lanjut, RUU itu juga menyebutkan bahwa harus ada kepastian negara negara penerima tidak memiliki catatan pelanggaran HAM serius dan ekstensif, atau negara penerima masih dalam status dadurat demokrasi. Selain itu, izin ekspor mungkin tidak diberikan jika ekspor senjata dianggap dapat melawan pembangunan yang adil dan berkelanjutan di negara penerima.
Selain itu, pemerintah Swedia mengusulkan pengawasan yang lebih baik dan hukuman yang lebih berat atas beberapa pelanggaran peraturan ini. Aturan ekspor etis baru diusulkan untuk mulai berlaku pada bulan April 2018. Saat ini, masih belum jelas apakah akan mempengaruhi ekspor senjata kontroversial Swedia ke negara-negara dengan catatan hak asasi manusia yang patut dipertanyakan, seperti Arab Saudi atau Uni Emirat Arab, yang telah dikecam oleh aktivis hak asasi manusia.
Meskipun memiliki reputasi yang solid sebagai pembawa pesan damai internasional, Swedia adalah salah satu eksportir senjata per kapita terbesar di dunia, menjual senjata seharga SEK 11 miliar ($ 1,3 miliar) pada tahun 2016. Industri Pertahanan Swedia mempekerjakan sekitar 30.000 orang, banyak di antaranya berada di kota-kota, di mana pabrik senjata merupakan perusahaan swasta terbesar. Grup Saab sendiri mempekerjakan lebih dari 15.000 personil di seluruh Swedia. (ed)
Editor: Eriec Dieda/NusantaraNews
