Ekonomi

Negara Menjelma Sales Ketika Bank Jualan e-Money

NusantaraNews.co, Jakarta – Sekretaris Jenderal Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Sabda Pranawa Djati menegaskan bahwa rencana Pemerintah untuk memberlakukan Gardu Tol Otomatis (GTO) 100% di seluruh jalan tol yang ada di Indonesia tidak memberikan keuntungan kepada masyarakat.

Hal itu ia sampaikan saat ASPEK Indonesia melakukan audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam rangka menyapanya penolakan kedua lembaga buruh ini terhadap rencana Pemerintah yang akan memberlakukan GTO 100% di seluruh jalan tol yang ada di Indonesia tersebut.

“Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI) dan GTO 100% yang dilakukan oleh PT Jasa Marga yang didukung Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat ini sesungguhnya hanya menguntungkan pihak bank penerbit uang elektronik,” jelas Sabda saat audiensi dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN), Senin (2/10/2017) kemarin.

Menurut Sabda, sudah sejak lama ketika dibuka GTO di beberapa gerbang tol, konsumen pengguna jalan tidak antusias untuk membeli e-toll/e-money, dibuktikan dengan sepinya GTO di semua gerbang.

Baca Juga:  Relawan Anak Bangsa Gelar Bazar Tebus Sembako Murah di Kalibawang

“E-money itu jualannya bank, kenapa justru Negara yang berperan menjadi “sales”-nya?,” tanya Sabda.

Selama ini, lanjutnya, bank penerbit uang elektronik kebingungan karena E-money tidak laku di masyarakat. Sehingga, ia pun menduga pihak perbankan (melalui Himpunan Bank Negara/Himbara) kemudian melobi Pemerintah (Bank Indonesia) untuk bisa turut “menjual” e-money dengan mewajibkan transaksi non tunai di beberapa fasilitas publik, seperti di Transjakarta dan di jalan tol.

“Tidak menjadi masalah jika bank berjualan kartu uang elektronik secara retail tanpa melibatkan peran Pemerintah. Namun menjadi persoalan yang serius dan merugikan konsumen ketika justru Bank Indonesia (red: Negara) yang kemudian keblinger dengan berperan sebagai “sales” dan menggunakan instrumen Negara (Kementerian dan BUMN) untuk memaksa konsumen membeli e-toll/e-money,” tandasnya.

Baca: Aspek Indonesia Sebut Pemerintah tak Jujur Soal GTO 100 Persen

Pewarta/Editor: Ach. Sulaiman

Related Posts

1 of 2