NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan kemanusiaan bukan untuk alat permainan politik tetapi persoalan artifisial tentang noda hitam bangsa atau memori penderitaan bangsa.
Pernyataan ini disampaikan Pigai menyusul rencana PDIP membuat surat resmi untuk melaporkan dugaan pelanggaran HAM di masa lalu.
Pigai mengkritik langkah PDIP tersebut di mana pada Kamis (26/7) kemarin Hasto Kristiyanto mendatangi kantor Komnas HAM terkait kasus dugaan pelanggaran HAM, khususnya kerusuhan tahun 1996.
“Selama PDIP pimpin negara ini ke mana saja? Dari dulu Komnas HAM selalu minta pemerintah agar menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM dan dan membangun Indonesia berbasis HAM, tetapi Jokowi tolak terus, PDIP tuli dan bisu,” kata Pigai melalui pesan singkat, Jakarta, Jumat (27/7/2018).
Pigai menyotori PDIP yang meminta Komnas HAM menuntaskan kasus kerusuhan 27 Juli 1996 yang dikenal Kudatuli. Menurutnya, Komnas HAM sudah sejak lama meminta pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, tetapi Presiden Joko Widodo selalu menolak. Lalu, di tahun politik ini PDIP tiba-tiba meminta semuanya diusut.
“Giliran politik baru berteriak kencang. Karena itu saya tegaskan PDIP jangan jual kasus-kasus HAM untuk kepentingan politik sesaat,” tegas Pigai. (red/nn)
Editor: M Yahya Suprabana & Banyu Asqalani
