Connect with us

Politik

Natalius Pigai Angkat Bicara Soal Penunjukan 2 Pati Polri

Published

on

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai/Foto: Dok. VOA

NusantaraNews.co, Jakarta – Komisioner Komnas HAM RI 2012-2017 Natalius Pigai menyatakan, penunjukkan Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Irjen Martuani Sormin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara dan M Iriawan di Jawa Barat adalah menunjukkan wujud nyata dimana negara mengedepankan stabilitas dan integrasi sosial.

“Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Barat termasuk kategori daerah rawan konflik saat Pilkada berlangsung,” ujar Pigai dalam sebuah tajuk berjudul “Penunjukkan 2 Pati Polri: Negara Mengedepankan Stabilitas” yang disitir NusantaraNews.co, Sabtu (27/1/2018).

Menurutnya, selain 4 faktor utama pelanggaran pemilu yang berpotensi mengancam instabilitas sosial yaitu; 1) negara perlu memastikan agar setiap warga negara berhak untuk memilih (right to vote). 2) Negara juga harus memastikan agar tiap warga negara berhak untuk dipilih (right to take a part of govertment). 3) negara memastikan adanya jaminan pemilihan yang bebas dan jujur serta adil ( free and fair election). Dan 4) Negara juga tidak boleh memasuki cara pandang partikuler rakyat dalam menentukan nasib atau pilihan (self determination of the right) berbasis pada pandangan suku, agama, ras dan antar golongan. Namun demikian negara juga harus menjaga agar rakyat atau para calon tidak kapitalisasi opini SARA dalam pemilihan sebagaimana terjadi pada pemilikada 2017.

Karenanya, hemat Pigai, penunjukan Martuani dan Iriawan oleh Kemendagri dan Restu Jenderal Polisi Prof Tito Karnavian adalah sangat tepat. Karena negara ambil tanggung jawab menjaga kestabilitas sosial dan politik. Dan itu jangan dulu melihat sebagai intervensi TNI dan Polri dalam rana sipil. “Menurut Saya Martuani ditunjuk karena adanya rivalitas Djarot versus Edy Rahmayadi yang melibatkan 2 kekuatan besar,” kata Ketua Tim Nasional Pemantau Pemilu itu.

Baca Juga:  Rommy Sebut Prabowo-NU tak Ada Tautan, Pigai: Tesisnya Keliru dan tak Berdasar

Pigai juga mengatakan, kehadiran Djarot membuat masyarakat Sumut panas, terutama orang Medan. “Pendukung PDIP dan pendukung pemerintahan sekarang luar biasa melawan pendukung Edy Rahmayadi yang masih aktif sebagai Pati TNI AD. Apalagi Medan tipikalnya keras,” ujarnya.

“Bagaimanapun tentara itu kan mengenal jiwa korsa kan. Dengan massa yang besar dan beliau mengklaim sebagai sosok asli sana dengan dukungan yang massa yang Kuat. Nah, untuk menjaga netralitas dan melihat secara obyektif agar Pilkada Sumut kondusif, penunjukkan Kepala Daerah sementara dari TNI/Polri merupakan hal yang tepat. Jadi biar di Sumatera Utara itu kondusif. Itu luar biasa dan tak melanggar aturan apapun,” imbuh Pigai.

Siapapun, kata dia lagi, yang termasuk ASN (Aparatur Sipil Negara) baik itu PNS, TNI /Polri yang punya syarat untuk dipilih sebagai kepala daerah. Diperbolehkan untuk ditunjuk sebagai pejabat sementara. Selain itu mereka juga digaji negara untuk menjadi eksekutif negara. Hal itu tertuang juga melalui Peraturan Mendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala negara. Baik melalui UU ASN dan Permendagri soal pejabat Kepala Pemerintahan.

“Selanjutnya mari kita melihat dan mendorong agar Sumatera Utara dan Jawa Barat Pilkada berlangsung secara jujur, adil dan stabil,” tutup Natalius Pigai.

Pewarta/Editor: Achmad S.

Terpopuler