NUSANTARANEWS.CO, Banda Aceh – Pangan merupakan soal mati hidupnya suatu bangsa. Apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi maka “malapetaka”. Oleh karena itu perlu usaha secara besar-besaran, Radikal dan revolusioner (Ir.Soekarno)
Menurut Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EW-LMND Aceh), Fakhrurrazi pernyataan Presiden Soekarno di atas merupakan penegasan bahwa pangan menjadi salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhin oleh negara lewat Pemerintah untuk menjamin keberlangsungan hidup bangsa. Pemerintah harus hadir dan mampu menyediakan serta mengelola kebutuhan pangan secara berkeadilan agar mampu dirasakan oleh seluruh Rakyat Indonesia lewat kebijakan-kebijakan Ekonomiyang Pro Rakyat dari hulu sampai hilir.
“Kebijakan Pemerintah akhir-akhir ini soal pangan justru mendapat penolakan dari Rakyat kecil yang disebabkan lantaran Pemerintah menaikan harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini disebabkan oleh haluan ekonomi neoliberal yang bertentangan dengan slogan Trisakti dan Nawacita Jokowi – JK,” kata Fakhrurrazi dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 17 Januari 2018.
Selama tiga tahun memimpin bangsa Indonesia, lanjutnya, pemerintahan ini sudah menerapkan berbagai macam kebijakan ekonomi liberal seperti pencabutan subsidi (BBM, Listrik, Gas LPJ), Kebijakan impor (daging, beras, kedelai), pemaksaan pemungutan Pajak yang tidak berkeadilan yang menyebabkan Rakyat semakin tertindas.
“Pencabutan Subsidi BBM terjadi di awal Pemerintahan Jokowi-JK dimana harga premium disesuaikan dengan harga minyak dunia dengan dalih membebani APBN. Selain BBM Pemerintah juga mencabut subsidi listrik dimana masyarkat pelanggan listrik golongan 900 (VA) yang harus merogoh kantong lebih disebabkan kenaikan seiring pencabutan subsidi listrik yang berlaku bertahap serta pencabutan subsidi gas LPJ 3 kilogram akan disamakan harganya dengan 12 kilogram akan semakin membuat rakyat menengah kebawah sengsara,” tegas Fakhrurrazi.
Pewarta/Editor: Achmad S.
