Connect with us

Ekonomi

Naikkan Status Fasilitas Pelayanan Publik, Anggaran Dishub Jatim Ditambah

Published

on

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Artono menyetujui penambahan anggaran untuk Dishub Jatim. (Foto: Setya W/NUSANTARANEWS.CO)

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Artono menyetujui penambahan anggaran untuk Dishub Jatim. (Foto: Setya W/NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Untuk menaikkan status tempat pelayanan publik di antaranya terminal, bandara dan pelabuhan yang dikelola oleh Pemprov Jatim, DPRD Jatim menyetujui penambahan anggaran untuk Dinas Perhubungan Jatim. Yang semula belanja langsung sebesar 47,73 persen menjadi pagu anggarannya menjadi sebesar Rp 658 miliar lebih.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Artono mengatakan penambahan anggaran ini untuk mengejar prestasi yang tertunda karena pada APBD 2019 pagunya merosot sangat drastis.

“Dengan penambahan anggaran, akan digunakan untuk standarisasi pembangunan 32 terminal tipe B (milik Pemprov) antara lain terminal Maospati, Nganjuk dan Mojokerto,” jelas politisi asal PKS ini ditemui di DPRD Jatim, Selasa (27/8/2019).

Diungkapkan oleh Artono, pihaknya juga melihat, kondisi bandara Abdurahman Saleh di Malang memerlukan penambahan runway diperpanjang menjadi 3000 meter.

“Penambahan runway tersebut untuk menjawab respons tren penumpang yang makin meningkat,” ujarnya.

Ditambahkan Artono, selain peningkatan bandara dan terminal di Jatim, urusan pelabuhan juga menjadi perhatian pihaknya mengingat di Jatim ada pelabuhan Probolinggo yang merupakan satu-satunya tempat pilot project untuk hak pengelolaan pelabuhan.

Pria yang berangkat dari Dapil Jember Lumajang ini menambahkan pihaknya berharap juga dengan penambahan anggaran tersebut juga dimanfaatkan untuk membuka beberapa daerah kepulauan yang terisolasi misalnya di kepulauan Sumenep dan kepulauan Bawean.

“Dua wilayah tersebut memiliki potensi ke-ekonomi-an cukup tinggi sebagai rute penyeberangan maupun ke-wisata-an,” tutupnya.

Pewarta: Setya W
Editor: Eriec Dieda

Loading...

Terpopuler