Hukum

Mutasi Jabatan, Polri Jangan Kecewakan Publik

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane/Foto Nusantaranews via kriminalitas
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane/Foto Nusantaranews via kriminalitas

NUSANTARANEWS.CO – Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane mendesak duet kepemimpinan Tito Karnavian-Syafruddin di Kepolisian segera melakukan gebrakan untuk membenahi internal Polri, terutama perihal peningkatan pelayanan kepolisian kepada publik.

“Duet kepemimpinan Tito Karnavian-Syafruddin diharapkan dapat segera membenahi Polri dan mempercepat revolusi mental di jajaran aparatur penegakan hukum itu. Prioritas utama keduanya adalah membenahi sistem pendidikan Polri, mewujudkan rekrutmen berbasis kompetensi dengan assesment system, memperkuat sistem pengawasan internal agar aparatur Polri bekerja on the track, dan tidak mengecewakan publik, ujar Neta dalam keterangannya, Minggu (18/9/2016).

Ind Police Watch melihat upaya pembenahan sedang dipersiapkan Tito-Syafruddin. Begitu juga mutasi-mutasi untuk posisi strategis sedang dipersiapkan. Dalam proses mutasi diharapkan perwira yang memegang posisi strategi wajib mengikuti program tax amnesty.

Sebagai aparatur penegak hukum, para perwira Polri harus memberi contoh kepada publik untuk ikut dalam program tax amnesti yang sedang digalakkan Presiden Jokowi. Selain itu, para pejabat Polri harus melaporkan kekayaannya. Bila perlu tim assesment melakukan cek ke KPK apakah perwira itu pernah masuk radar KPK atau tidak, agar bisa diketahui tingkat ketidakwajaran kekayaannya.

Baca Juga:  KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka Korupsi, AMI Gelar Santunan Anak Yatim

“Dalam melakukan mutasi Tito-Syafruddin tidak salah menempatkan orang-orang pada jabatan strategis. Hanya perwira terbaik yang dapat menempati posisi terbaik. Perwira yang dipilih harus jelas track recordnya, yakni telah melewati jalur kepangkatan, jabatan dan pendidikan yang sesuai, serta tidak memliki kekayaan yang tidak wajar. Untuk itulah, para perwira tersebut wajib ikut tax amnesty dan mau melaporkan kekayaannya ke KPK,” jelasnya.

Menurutnya, duet Tito-Syafruddin harus bisa menolak perwira yang menempati jabatan strategis karena kekuatan lobby, sementara track record-nya secara internal Polri dan di masyarakat tidak begitu bagus. Integritas para pejabat Polri di era Tito-Syafruddin harus bisa terjaga.

“Perwira yang tidak becus dalam menjalankan tugasnya jangan segan-segan untuk dicopot dari jabatannya. Jajaran Polri jangan membuat kecewa masyarakat , sebab masyarakat saat ini menaruh harapan yang sangat besar pada duet Tito-Syafruddin,” tandasnya. (Sego)

Related Posts

1 of 34