Muspida Kabupaten Karawang Digugat Warga

NUSANTARANEWS.CO – Tindakan Muspida Kabupaten Karawang telah menimbulkan suasana tidak kondusif dalam masyarakat dan berpotensi menimbulkan instabilitas keamanan dengan memberikan keberpihakannya pada salah satu pihak dalam konflik agraria yang tersebut diatas. Instabilitas tersebut dapat mengarah pada konflik fisik terbuka pada prosesnya nanti yang akan menimbulkan kerugian pada masing-masing pihak.

Bahwa penyelesaian konflik agraria tersebut di atas sedang dalam penanganan Kementerian Agraria dan Tata Ruang berdasarkan Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang kepada Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat dengan Nomor: 1957/020/IV/2016. Dengan demikian pihak Muspida Kabupaten Karawang telah melampaui kewenangan dari institusi di atasnya.

Tindakan kepolisian mengerahkan 4000 personel Brimob, dalam hal ini Polda Jabar dan Polres Karawang terlalu berlebihan dan berkecenderungan menimbulkan situasi tidak kondusif yang dapat memicu benturan dengan masyarakat dan memperluas konflik sosial.

Demikian tiga pernyataan sikap Serikat Tani Teluk Jambe Bersatu terkait dengan konflik agraria di Kabupaten Karawang yang berlokasi di kawasan Tanah Negara eks Tanah Eigendom Verponding 53, 54, 57, 693 atas nama N.V. Maatschappy tot Exploitatie der Tegalwaroelanden yang masih diduduki masyarakat untuk pemukiman dan pertanian dengan kapasitas ± 8.000 kepala keluarga, namun menjadi obyek yang diperebutkan oleh PT Pertiwi Lestari dan Perum Perhutani.

Sikap Serikat Tani Teluk Jambe Bersatu itu berkaitan dengan informasi yang beredar dari Kepala Kepolisian Sektor Teluk Jambe Barat yang menyatana bahwa telah terjadi permusyawaratan antara Muspida Kabupaten Karawang untuk membantu pembuatan batas areal HGB atas nama PT Pertiwi Lestari dan areal Perum Perhutani sepanjang 35 km yang akan dimulai pada tanggal 1 Agustus 2016 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 6 bulan.

Baca Juga:  Menyapa Tawa Masyarakat Jawa Timur Melalui Kesenian Ludruk

Informasi kedua, bahwa pihak kepolisian akan membantu proses kerja PT Pertiwi Lestari dengan mengerahkan personel sebesar kurang lebih 4000 orang anggota Brimob. Serta ketiga, bahwa PT Pertiwi Lestari dan Perum Perhutani tidak memandang perlu diadakan sosialisasi ke masyarakat sebagai salah satu pihak yang berkonflik.

“Oleh sebab itu, kami sampaikan perihal di atas sebagai laporan sekaligus pemberitahuan sebelumnya bahwa masyarakat tetap akan berjuang mempertahankan hak-hak agrarianya yang hingga saat ini belum terpenuhi. Karena negara hari ini masih menggunakan cara-cara kolonial dalam menangani konflik agraria dan selalu berpihak pada pemilik modal besar daripada memenuhi hak-hak agraria rakyatnya yang belum sejahtera,” ujar Serikat Tani Teluk Jambe Bersatu. (eriec dieda/ucok)