Connect with us

Budaya / Seni

MUNSI II 2017 Menuju Hadiah Nobel Sastra untuk Indonesia?

Published

on

musyawarah nasional sastrawan Indonesia (Munsi) II. Foto: Dok. SERAMBINEWS.COM/FIKAR W EDA

Oleh: Denny JA*

NUSANTARANEWS.CO – Apa yang bisa dibantu pemerintah untuk ikut mengangkat harkat sastra Indonesia di mata dunia? Bisakah bantuan pemerintah berakibat lahirnya karya puncak sastra yang diakui dunia? Ataukah karya puncak sastrawan lebih tersimulasi  jika sang saatrawan itu  justru dizalimi pemerintah? Bukan bantuan tapi justru penzaliman pemerintah yang dibutuhkan?

Kapankah sastawan Indonesia meraih penghargaan Nobel? Pertanyaan ini muncul begitu saja ketika saya hadir di tengah lebih dari seratus sastrawan Indonesia.

Untuk kedua kalinya, saya diundang lembaga pemerintah, melalui badan bahasa hadir sebagai sastrawan. Di hotel Mercure, Ancol, para sastrawan dari berbagai daerah berkumpul dalam forum yang diberi nama MUNSI (Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia).

Biasanya saya hadir sebagai konsultan politik dan surveyor jika diundang oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Sejak dua tahun lalu, saya mulai pula diundang pemerintah sebagai sastrawan.

Lebih jauh di tahun ini, panitia meminta saya menjadi ketua diskusi kelompok internasionalisasi sastra Indonesia. Saya diminta memberi simulasi dan mengumpulkan pandangan para sastrawan soal bagaimana membawa sastra Indonesia lebih “go internasional.” Diharapkan dari diskusi ini lahir rekomendasi kebijakan untuk diusulkan kepada pemerintah.

Sayangnya dalam musyawarah tiga hari itu, hari diskusi kelompok bentrok dengan acara saya yang lain. Saya meminta panitia untuk mencari pengganti ketua diskusi kelompok topik itu.

Tapi isu internasionalisasi sastra Indonesia memang sejak lama mengendap dalam pikiran.

-000-

Sayapun membaca reportase mengenai penerima nobel sastra dunia sejak pertama kali diberikan di tahun 1901. Sampai hari ini, hadiah

Nobel Sastra masih dianggap puncak pengakuan dan puncak legacy karya dalam komunitas sastra dunia.

Sejak tahun 1901, hadiah nobel sastra sudah diiberikan kepada 113 pemenang dalam 113 tahun. Ada enam negara yang sastrawannya paling sering menerima nobel sastra: Perancis (16 kali), Amerika (11 kali), Inggris (10 kali), Jerman (8 kali), Italia (8 kali) dan Swedia (6 kali). Gabungan sastrawan 6 negara ini saja secara bergilir sudah memenangkan lebih dari 50 persen nobel sastra.

Baca Juga:  LSI Denny JA : Publik Jakarta Tidak Suka Kandidat Kontroversial

Sastrawan negara Asia sudah pernah menerima Nobel Sastra seperti  dari Cina dan India. Dari yang mayoritasnya Muslim, pernah pula  nobel sastra diterima sastrawan dari Turki dan Mesir. Saya hitung data itu, sekitar 75 persen nobel sastra diberikan memang kepada sastrawan dari lingkup dunia barat.

Indonesia belum pernah sekalipun menerima nobel sastra. Paling jauh yang terjadi, sastrawan Indonesia pernah dicalonkan saja. Ia adalah Pramudya Ananta Toer.

Untuk kasus Pramudya Ananta Toer, karya puncaknya justru lahir  ketika  ia diasingkan di pulau Buru. Karya puncak itu justru berbuah  BUKAN  ketika ia difasilitasi pemerintah, tapi justru ketika ia dihukum oleh pemerintah.

Bahkan ada 12 penerima nobel yang justru sastrawan  dizalimi pemerintah. Antara lain Mario Vargas Liosa penerima nobel di tahun 2010. Di tahun 1960an, ia dizalimi diktator militer Peru. Herta Muler penerima sastra di tahun 2009, kelahiran Romania. ia justru dilarang menerbitkan karya di negaranya sebelum tahun 80an. Ia pun pindah ke Jerman di tahun 1987.

Juga ada Orhan Pamuk penerima Nobel Sastra tahun 2006 asal Turki. Bukunya dibakar di sana. Ia pernah pula dijatuhkan hukuman tiga tahun penjara. Ia naik banding dan hukuman itu dibatalkan. Atau JM Coetzee, kelahiran Afrika Selatan, penerima Nobel Sastra tahun 2003.  Sikapnya  yang anti apartheid di tahun 70an, menyebabkan ia diisolasi oleh pemerintah.

Namun  lebih banyak penerima nobel sastra yang hubungannya dengan pemerintah baik baik saja. Lebih dari 75 persen penerima nobel dari dunia barat adalah sastawan yang menikmati kebebasan politik demokratis negaranya.

Dengan data di atas, lahirnya karya puncak memang tidak banyak dipengaruhi peran pemerintah. Karya puncak sepenuhnya pencapaian pribadi sang sastrawan. Batin, renungan, kreativitas para juara memang tak terlalu dipengaruhi dunia luar, baik ketika dizalimi pemerintah, ataupun dibantu pemerintah.

Baca Juga:  Temuan LSI Denny JA; Mayoritas Pemilih DKI Ingin Gubernur Baru

Peran pemerintah untuk dunia kreativitas memang terbatas saja. Pemerintah ibarat kereta kuda yang bisa mengantar siapapun paling jauh ke lereng gunung saja. Untuk mencapai puncak, itu sepenuhnya “wahyu pribadi,” sepenuhnya kesunyian dan perjuangan sastrawan sendiri.

-000-

Namun peran pemerintah melalui inisiatif lembaga bahasa dalam program MUNSI, Musyawarah Sastrawan Indonesia,  tetaplah sesuatu yang penting.

Kita tak punya database soal siapa  sastrawan Indonesia sejak zaman pergerakan hingga kini.!Apa karya penting masing masing sastrawan? Bagaimana corak karya mereka? Bisakah ringkasan karya mereka diakses secara digital?

Sangat sedikit pula karya Indonesia yang pernah  diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Karya Indonesia semakin tak dikenal dunia luar.

Umumnya komunitas sastra tak pernah bisa komersial secara ekonomi. Para sastrawan umumnya juga bukanlah mereka yang punya kemewahan dan kelebihan harta untuk ikut membangun komunitas. Dengan perjuangan karena cinta, dan dana apa adanya, perkembangan komunitas sastra berjalan apa adanya pula.

Interaksi antar sastrawan dari aneka daerah, untuk tatap muka berdiskusi dalam jumlah yang masif juga jarang terjadi. Sulit membuat acara jumpa darat masif itu jika semata bersandar pada inisiatif para sastrawan. Perjumpaan darat masif itu membutuhkan dana besar.

Bahkan banyak draft karya yang sangat layak diterbitkan untuk memperkaya rohani tapi sulit untuk komersial. Penerbit pada umumnya akan menghitung dua tiga kali untuk menerbitkannya.

Untuk hal di atas, pemerintah melalui lembaga bahasa, ataupun institusi lain, bisa berperan membantu dan memfasilitasi. Peran pemerintah untuk isu di atas adalah sesuatu.

Peran pemerintah melalui lembaga bahasa dalam MUNSI itu  lahan yang subur. Jika terus dikerjakan secara berkelanjutan, dengan program kongkret, dengan komitmen dan militansi tinggi, niscaya melalui forum ini akan lahir aneka bunga karya yang tak terduga.

Berkumpul dengan para sastawan dari seluruh Indonesia ini, saya semakin berharap. Seperti yang dirasakan Martin Luther King: “I have a dream.” Suatu ketika  sastrawan kita ada yang  berpidato dalam penerimaan nobel sastra. Tentu bukan hadiah itu tujuannya. Namun hadiah itu menjadi ukuran bahwa karya sastra Indonesia sudah terbang setinggi itu. (Juli 2017 | Baca: Sumber)

Baca Juga:  Jokowi, 212 dan Palestina: Catatan Buat Eros dan Denny JA

Denny JA, termasuk intelektual yang aktif dalam dimensi hidup yang mungkin paling lengkap. Ia aktif dan membuat reputasi di dunia riset, politik, bisnis, karya budaya dan sastra, social media, aktivis sosial dan kegiatan amal.

Ia dijuluki King Maker, karena mencetak hattrick, 3 kali ikut memenangkan pemilu presiden ?di Indonesia berturut-turut (2004,2009, 2014). ?Ini kasus pertama hattrick pemilu presiden untuk konsultan politik bahkan di tingkat dunia.

Ia dianggap the Founding Father yang meletakkan fondasi bagi profesi konsultan politik dan survei opini publik di Indonesia.

Ia dipilih Majalah Time sebagai 30 tokoh paling berpengaruh di dunia internet 2015, bersama Obama, Perdana Menteri India Modi, Presiden Argentina Christina, selebriti dunia spt Shakira

Ia dipilih Twitter Inc sebagai World Golden Tweet No 2. tahun 2014. Ia hanya kalah dari tweet Alan deGeneres yang merupakan foto selvie kumpulan artis holywood.

Buku puisinya menjadi best seller pertama untuk buku orang Indonesia di toko online terbesar dunia Amazon.com pada bulan Juli 2015.

Di tahun 2014, ia juga dipilih Team 8 dan PDS HB Jasssin sebagai satu dari 33 tokoh berpengaruh dalam sastra Indonesia. Ia memperkenalkan jenis puisi unik yang disebut puisi esai Film yang ikut dibuatnya, Mencari Hilal, masuk dalam 7 nominasi FFI 2015.

Ia memperjuangkan gagasan Indonesia Tanpa Diskriminasi. Menurutnya Indonesia belum menjadi modern sebelum memberlakukan warga negaranya tanpa diskriminasi, terlepas dari identitas sosialnya (agama, ras, etnik, bahkan orientasi seksual). Ia membiayai sendiri kegiatan sosialnya setelah sukses sebagai pengusaha.

Loading...

Terpopuler